Pemkab Simalungun Review Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan Stunting 2025

Simalungun - Lintas Publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperida) melaksanakan Review Kinerja Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2025 di Kantor Baperida, Pematang Raya, Rabu (3/12/2025)

Pemkab Simalungun Review Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan Stunting 2025/ist

Bupati Simalungun selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum, Ronald Siharmada Banjarnaor. Ia menjelaskan bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang berdampak pada pertumbuhan fisik, perkembangan otak, hingga risiko penyakit kronis di masa dewasa.

“dari data Kesehatan Indonesia 2022 satu dari lima balita mengalami stunting. Pemerintah pusat menegaskan prevalensi stunting harus segera ditekan dengan kerja ekstra, cerdas, dan kolaboratif dengan intervensi konvergen dan tepat sasaran,” ujarnya.

Dalam empat tahun terakhir, percepatan penurunan stunting diarahkan untuk mencapai target prevalensi 13,2% pada 2029. Upaya ini tidak hanya menurunkan angka stunting, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pemkab Simalungun telah menerapkan lima aksi konvergensi terintegrasi: analisis situasi, penguatan perencanaan, penguatan pelaksanaan, penilaian hasil monitoring dan evaluasi, serta penyusunan kebijakan. Berdasarkan keputusan Menteri PPN, Simalungun juga ditetapkan sebagai lokasi fokus intervensi stunting.

Namun, hasil Survei Standar Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting di Simalungun meningkat 9,53 poin dari tahun sebelumnya. Kondisi ini menuntut percepatan intervensi dan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan di lapangan.

Ronald mengimbau TPPS kabupaten, kecamatan, dan nagori/kelurahan untuk terus berinovasi dan memastikan program penanganan stunting tercantum dalam dokumen perencanaan seperti RENJA perangkat daerah dan RKPD. “Perkuat koordinasi, tingkatkan kapasitas, dan pastikan komitmen semua unsur. Tanpa aksi yang nyata, penurunan stunting akanjadi wacana saja,” tegasnya.

Sebelumnya, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Hotdiaman Saragih, menyampaikan bahwa review tahunan bertujuan menyampaikan capaian program, mengidentifikasi kemajuan intervensi, menyusun rekomendasi perbaikan, serta menentukan lokasi fokus dan peningkatan kualitas layanan tahun berikutnya.

Kegiatan diakhiri diskusi dan penyampaian materi oleh Asisten Administrasi Umum Akmal Harif Siregar, perwakilan Dinas Kesehatan Rosman Saragih, dan dimoderatori Ober Damanik dari Baperida.(red/tam)