Wali Kota Pematangsiantar Rakor Pengendalian Inflasi Nasional dan Evaluasi 3 Juta Rumah
Siantar - Lintas Publik, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pematangsiantar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Nasional yang dirangkai dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut digelar secara virtual melalui zoom meeting dari Command Center Kantor Wali Kota, Jalan Merdeka, Selasa (4/11/2025) pagi. Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.
BACA JUGA Profil dan Perjalanan Hidup Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Terjaring OTT KPK
![]() |
| Wali Kota Pematangsiantar Rakor Pengendalian Inflasi Nasional dan Evaluasi 3 Juta Rumah/ist |
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, tren kenaikan harga emas masih berlanjut hingga akhir Oktober 2025. Ia menyebut Provinsi Lampung menempati urutan ke-15 inflasi month to month (mtm) sebesar 0,23 persen, sedangkan tertinggi dicatat Provinsi Banten, disusul Kalimantan Tengah dan Bangka Belitung.
Usai rakor, Wali Kota Wesly melaporkan bahwa inflasi Kota Pematangsiantar justru mengalami penurunan signifikan dengan deflasi -0,31 persen (mtm) pada Oktober 2025, dibanding inflasi 0,47 persen di bulan sebelumnya. Komoditas penyumbang deflasi terbesar meliputi bawang merah (-0,15 persen), cabai hijau (-0,09 persen), dan beras (-0,07 persen). Sementara penyumbang inflasi tertinggi ialah emas perhiasan (0,29 persen), cabai merah (0,04 persen), dan wortel (0,03 persen).
Menurut Wesly, deflasi disebabkan peningkatan pasokan pangan strategis, khususnya bawang merah, seiring masuknya masa panen di wilayah Sumatera Utara. Ia menegaskan Pemko Pematangsiantar bersama TPID akan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi serta mendukung program nasional penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Rakor ini diharapkan menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan efektivitas kebijakan daerah, dan menjaga stabilitas ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.
Turut mendampingi Wali Kota, sejumlah pejabat Pemko Pematangsiantar dan perwakilan instansi vertikal, termasuk Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PKP, Bappeda, BPKPD, Kodim 0207/Simalungun, Kejari, serta BPS. (red/tam)




Tidak ada komentar