Pemkab Simalungun Genjot PAD, Fokus Elektronifikasi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Simalungun - Lintas Publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun terus menunjukkan keseriusannya dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Pemkab menggelar Rapat Evaluasi PAD Triwulan III Tahun Anggaran 2025 di Ruang Harungguan Djabanten Damanik, Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Kamis (9/10/2025).

BACA JUGA  Kakek 77 Tahun Diduga Cabuli Kakek 74 Tahun, Korban Tolak Lapor ke Polisi, Ini Penjelasannya

Pemkab Simalungun Genjot PAD, Fokus Elektronifikasi dan Kolaborasi Lintas Sektor/ist

Rapat tersebut melibatkan pimpinan OPD, seluruh camat, dan jajaran BPKPD. Kehadiran lintas sektor ini menegaskan bahwa upaya peningkatan PAD adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya satu instansi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, mewakili Bupati membuka rapat. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi, integritas, dan pemanfaatan sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai strategi utama menghindari kebocoran pendapatan dan memperkuat transparansi keuangan publik.

“Peningkatan PAD adalah kerja kolektif. Semua elemen pemerintahan harus aktif menggali potensi daerah dan memastikan setiap transaksi tercatat secara akuntabel,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa elektronifikasi bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi bentuk komitmen memperbaiki tata kelola keuangan agar lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, dengan sistem digital yang terintegrasi, seluruh penerimaan bisa dipantau secara real time, sehingga pengawasan semakin efektif.

“Pemkab bertekad memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan pajak melalui pengawasan yang ketat dan penerapan sistem digital. Ini langkah penting menuju kemandirian ekonomi daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala BPKPD Simson Sauttua Pardomuan menyampaikan beberapa tantangan di lapangan, seperti rendahnya pelaporan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), minimnya kepatuhan wajib pajak di kawasan wisata, serta belum optimalnya pelaporan Pajak Galian C.

Simson menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan peningkatan kualitas SDM untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang pajak. Ia juga memaparkan strategi perbaikan, seperti pemasangan alat perekam transaksi di lokasi pajak potensial, pendataan ulang objek PBB, hingga penguatan koordinasi antar-tingkatan pemerintahan.

Pemkab Simalungun optimistis target PAD tahun 2025 dapat tercapai dengan semangat kerja sama, integritas, dan inovasi digital sebagai pilar utama dalam penguatan ekonomi daerah. (red/ts)