Menuju Indonesia Emas 2045, Pemprov Sumut Perkuat Pembangunan Kependudukan

Medan - Lintas Publik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat pembangunan kependudukan sebagai langkah strategis menuju terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, saat membuka kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan di Ballroom Grand Mercure Hotel Medan, Kamis (23/10/2025).

BACA JUGA  Pemkab Simalungun Atasi Jalan Longsor Lintas Raya – Raya Kahean di Siporkas

Menuju Indonesia Emas 2045, Pemprov Sumut Perkuat Pembangunan Kependudukan /ist

Dalam sambutannya, Togap menyampaikan bahwa pembangunan kependudukan merupakan inti dari pembangunan manusia Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus menjadi prioritas utama agar masyarakat Sumut mampu bersaing di era global.

“Pembangunan kependudukan adalah kunci kemajuan bangsa. Kita perlu menyiapkan SDM unggul, sehat, dan berdaya saing demi menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Togap.

Lebih lanjut, ia menjelaskan berbagai langkah strategis yang tengah dilakukan Pemprov Sumut, antara lain program Makan Bergizi Gratis bagi pelajar dan kerja sama lintas sektor di bidang pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. “Mulai 1 Oktober lalu, seluruh kabupaten/kota di Sumut telah menjalin kerja sama dengan fasilitas kesehatan dalam program pelayanan kesehatan gratis. Ini bukti nyata kolaborasi efektif antara pemerintah pusat dan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Budi Setiyono, yang menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sestama BKKBN), menekankan betapa pentingnya merencanakan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa masalah kependudukan tidak hanya berkaitan dengan angka penduduk, namun juga mencakup kualitas hidup dan distribusi kesejahteraan yang merata.

“Setiap warga negara berhak atas pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Pembangunan kependudukan harus berpihak pada keadilan sosial,” ungkap Budi.

Ia menambahkan bahwa keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, ketersediaan lapangan kerja, serta infrastruktur perlu dijaga agar bonus demografi menjadi peluang emas bagi Indonesia, bukan beban pembangunan.

Kegiatan yang digelar BKKBN ini dihadiri perwakilan pemerintah daerah se-Sumut, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat. Forum ini diharapkan menghasilkan peta jalan pembangunan kependudukan yang konkret untuk memperkuat kualitas manusia Sumut menuju masyarakat unggul, maju, dan berkelanjutan. (red/tam)