Hidup Mewah?, Aliansi Solidaritas Mahasiswa di Siantar Tuntut Reformasi DPR dan POLRI

Siantar - Lintas Publik, Ratusan mahasiswa dan masyarakat sipil mendesak agar Ketua DPRD Pematangsiantar Timbul Lingga menandatangani nota kesepahaman, bahwa masyarakat kota Pematangsiantar menolak tunjangan mewah DPR, dan mendorongan pengesahan RUU Perampasan Aset.
BACA JUGA  Massa Aksi Ricuh, Kapolres Himbau Masyarakat Tetap Tenang

Solidaritas Mahasiswa dan masyarakat Sipil kota pematangsiantar Unjukrasa di Kantor DPRD/ist.

“Semua aspirasi akan ditindaklanjuti dan disampaikan ke pemerintah pusat,” kata Timbul Lingga, politisi PDI Perjuangan, Senin (1/9/2025) saat menerima aksi unjukrasa.

Timbul juga mengajak pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi dengan tetap menjaga ketertiban 

“Kota Siantar adalah kota toleransi. Mari kita jaga kedamaian," kata Timbul, yang telah menandatangani Nota kesepahaman bersama pengunjunkrasa.

Mahasiswa Cipayung Plus bersama Koalisi Masyarakat Sipil Pematangsiantar melakukan long march dari Tugu Sang Naualuh menuju Polres hingga berakhir di depan kantor DPRD.

Seperti diketahui ada 2 (dua) aksi unjuk rasa di hari yang sama, yang pertama kelompok Cipayung plus, dan kedua massa dari Solidaritas Mahasiswa dan masyarakat Sipil terdiri dari mahasiwa Universitas Simalungun, Universitas Parbina dan universitas HKBP Nommensen.

Aksi Unjuk Rasa Aliansi Solidaritas mahasiswa dan Masyarakat kota Pematangsiantar Menuntut Reformasi DPR dan POLRI

Massa juga menuntut :

1. Batalkan dan hapuskan Tunjungan Mewah DPR

2. Sahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Anti Korupsi

3. Batalkan Kenaikan Nilai Jual Objel Pajak (NJOP) di Pematangsiantar

4. Kec@m keras Tindakan Represifitas Aparat dan Penangkapan Massa aksi

5. Berikan standart gaji yang Layak Terhadap Pahlawan Bangsa, dan Seluruh Guru di Indonesia

6. Transparansi Keadilan Hukum Kepada Korban  Represifitas Aparat. (red/t)