Header Ads


Bupati Simalungun Tegaskan Kepatuhan Hukum Fondasi Pemerintahan Bersih

Simalungun - Lintas Publik, Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih menegaskan kepatuhan hukum merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

BACA JUGA     Ayah Ibu Tunanetra, Septiana Pasaribu Wisudawati Raih Cumlaude, Ini Pesan Ephorus HKBP  

Bupati Simalungun Tegaskan Kepatuhan Hukum Fondasi Pemerintahan Bersih/ist
Penegasan itu disampaikan saat membuka kegiatan Penguatan Kepatuhan Hukum (Legal Compliance) di Ruang Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin, S.H., M.H., Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga, Kajari Simalungun H. Munawal Hadi, S.H., M.H., Sekda Mixnon Andreas Simamora, serta jajaran pejabat Pemkab Simalungun.

Bupati mengapresiasi dukungan kejaksaan dalam meningkatkan pemahaman hukum aparatur. Ia mengingatkan bahwa persoalan hukum dapat muncul bukan hanya akibat pelanggaran yang disengaja, tetapi juga karena kelalaian, ketidakcermatan, dan lemahnya pengawasan.

Karena itu, pimpinan perangkat daerah, camat, dan pangulu diminta memastikan pelaksanaan program, penggunaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik berjalan sesuai aturan dan kewenangan yang sah.

“Kepatuhan hukum bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, melainkan memastikan setiap kewenangan, keputusan, dan tindakan pemerintahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Anton.

Sementara itu, Kajati Sumatera Utara Muhibuddin memberikan penerangan hukum dan mengapresiasi komitmen Pemkab Simalungun. Ia berharap kegiatan tersebut memperkuat pemahaman aparatur sekaligus mendorong birokrasi yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Acara juga dirangkai dengan penampilan Tari Tor-Tor Sombah, penyerahan pakaian adat Simalungun kepada Kajati, serta penyerahan sertifikat tanah wakaf kepada para nazir melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Simalungun berharap sinergi dengan aparat penegak hukum semakin kuat untuk mencegah pelanggaran, meningkatkan pelayanan publik, dan mewujudkan pemerintahan yang taat hukum serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (red/tam)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.