Wilmar Eliaser Simandjorang: Jejak Bupati Pertama Samosir dan Aktivis Pelestarian Danau Toba

Lintas Publik, Wilmar Eliaser Simandjorang dikenal sebagai bupati pertama Kabupaten Samosir sekaligus sosok penting dalam pelestarian lingkungan di kawasan Danau Toba. Pria kelahiran 11 Oktober 1954 ini memiliki latar belakang sebagai akademisi dan birokrat yang berperan besar dalam proses awal berdirinya Kabupaten Samosir.

Wilmar memulai pendidikan di Sekolah Rakyat di Desa Sagala dan lulus pada 1966. Ia kemudian melanjutkan ke SMP Limbong dan SMA Negeri 1 Pangururan yang diselesaikannya pada 1972.

Setelah itu, ia merantau ke Jawa Barat dan menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Sosial Politik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Karier profesionalnya dimulai sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 1979. Namun, setahun kemudian ia mengundurkan diri dan bergabung dengan Departemen Perindustrian, termasuk bertugas di Otorita Pengembangan Proyek Asahan sebagai staf sosial ekonomi.

Ia juga pernah menjadi penatar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di DKI Jakarta hingga 1989.

Kiprah di Pemerintahan dan Pembentukan Samosir

Wilmar kemudian menjabat berbagai posisi strategis, termasuk di Biro Pengumpulan Data dan Analisa serta menjadi Kepala Balai Latihan Industri Sumatera Bagian Utara di Medan.

Pada tahun 2000, ia bergabung dengan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sebagai Kepala Bappeda. Dalam jabatan ini, ia menangani persoalan krusial seperti kekeringan di Pulau Samosir dengan mendorong inovasi irigasi tetes untuk pertanian hortikultura.

Ia juga menginisiasi pemanfaatan cekdam (embung) sebagai sumber air alternatif.

Peran penting Wilmar terlihat saat proses pemekaran Kabupaten Samosir, yang resmi berdiri pada 7 Januari 2004. Ia kemudian ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati Samosir dan dilantik beberapa hari setelah peresmian.

Wilmar menjabat hingga 2005 dan kembali ditunjuk sebagai Pj Bupati sebelum akhirnya menyerahkan jabatan kepada bupati definitif pertama, Mangindar Simbolon, pada 13 September 2005.

Sebagai pemimpin, Wilmar dikenal tegas dalam menjaga lingkungan, khususnya Hutan Tele, salah satu kawasan hutan terbesar di Samosir.

Ia menolak berbagai tawaran eksploitasi hutan, termasuk dugaan suap hingga Rp3 miliar dari pihak swasta. Menurutnya, nilai ekologis hutan jauh lebih penting dibanding keuntungan ekonomi jangka pendek.

Wilmar juga aktif dalam analisis dampak lingkungan, termasuk mengkritisi aktivitas perusahaan di kawasan Danau Toba yang dinilai tidak memenuhi standar lingkungan.

Penghargaan dan Sikap Kritis

Atas dedikasinya, Wilmar menerima sejumlah penghargaan, antara lain:

Wana Lestari (2011) atas kegiatan penanaman pohon

Danau Toba Award (2011) dari Badan Pengelola Ekosistem Danau Toba

Namun, ia mengembalikan penghargaan Danau Toba Award pada 2013 karena menilai tidak ada komitmen nyata pemerintah dalam pelestarian lingkungan.

Pada 16 Mei 2013, Wilmar sempat menerima ancaman pembunuhan saat mendokumentasikan aktivitas pengangkutan kayu dari Hutan Tele. Ia bersama warga dan aktivis kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Samosir.

Peristiwa ini menunjukkan komitmennya dalam mengawal isu lingkungan secara langsung di lapangan.

Pada 2016, Wilmar dipercaya menjadi Manager Area Geopark Kaldera Danau Toba. Ia kerap mengkritik pemerintah karena dinilai kurang serius dalam upaya menjadikan kawasan tersebut sebagai UNESCO Global Geopark.

Setelah sempat gagal pada 2016, akhirnya pada 2019 Geopark Kaldera Danau Toba resmi diakui UNESCO. Wilmar kemudian menjabat sebagai Koordinator Bidang Edukasi dan Penelitian Pengembangan.

Pada 2019, Wilmar sempat diterpa isu menerima bantuan dari perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL). Ia membantah keras tuduhan tersebut dan menegaskan kunjungannya hanya untuk studi pembibitan tanaman.

Pada 2020, ia juga diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan terkait kasus alih fungsi lahan Hutan Tele.

Pendidikan Lanjutan

Wilmar juga menempuh pendidikan lanjutan di Italia, termasuk di:

Scuola Superiore Enrico Mattei, Milan

Institute of Studies for Economic Development, Napoli

Ia sempat ditawari gelar doktor honoris causa, namun menolaknya.

Setelah tidak lagi menjabat, Wilmar menjadi pengajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan melanjutkan studi teologi di IAKN Tarutung, lulus cum laude pada 2020.

Dalam kehidupan pribadi, Wilmar menikah dengan Nurhaida Simarmata pada 19 November 1981 dan dikaruniai empat anak.

Wilmar Eliaser Simandjorang dikenang sebagai arsitek awal Kabupaten Samosir dan figur yang konsisten memperjuangkan kelestarian lingkungan Danau Toba. Sikapnya yang tegas terhadap eksploitasi alam menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara. (berbagai sumber/tam)