FGD BI dan Pemko Siantar Bahas Pengendalian Inflasi Jelang Idul Fitri 1447 H

Siantar - Lintas Publik, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Zainal Siahaan SE MM mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar Ahmadi Rahman, pedagang besar, dan distributor, Rabu (25/02/2026). Kegiatan yang digelar di Lantai 4 Kantor Perwakilan BI Pematangsiantar ini membahas pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H/2026 M.

BACA JUGA  Robinson Sinurat Raih Gelar S2 Kedua di Melbourne, Bukti Kerja Keras Anak Petani dari Medan

FGD BI dan Pemko Siantar Bahas Pengendalian Inflasi Jelang  Idul Fitri 1447 H/ist

Dalam sambutannya, Zainal menyampaikan terdapat lima indikator utama penilaian kinerja pemerintah, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Pada FGD tersebut, fokus utama pembahasan adalah inflasi melalui penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Ia menegaskan, pengendalian inflasi merupakan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mewajibkan pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga guna melindungi daya beli masyarakat. Tahun 2025, Kota Pematangsiantar sempat masuk 10 besar inflasi tertinggi nasional dengan angka 5,37 persen. Namun pada Januari 2026, tercatat mengalami deflasi.

Menurutnya, stabilitas harga tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Peran pedagang dan distributor sangat krusial dalam menjamin pasokan, kelancaran distribusi, serta menjaga harga tetap wajar, khususnya saat Ramadhan dan Idul Fitri. Ia mengingatkan agar tidak terjadi penimbunan barang maupun kenaikan harga tidak wajar.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman menjelaskan pasokan kebutuhan pokok Siantar masih bergantung dari daerah lain seperti Simalungun, Batubara, hingga luar provinsi. Karena itu, gangguan cuaca dan bencana turut memengaruhi distribusi.

BI bersama TPID menjalankan strategi K4: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif melalui operasi pasar, kerja sama antar daerah, hingga digitalisasi perdagangan. FGD dipandu Kadis Koperasi UKM dan Perdagangan Herbet Aruan serta dihadiri sejumlah OPD, Bulog, pedagang, dan distributor. (red/tam)