Header Ads


Wali Kota Pematangsiantar Sampaikan Nota Jawaban R-APBD 2026

Siantar - Lintas Publik, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menyampaikan Nota Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pematangsiantar terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung Harungguan DPRD, Kamis (20/11/2025) malam.

BACA JUGA  Hubungan dan Keterangan AKBP Basuki Tragedi Kematian Dosen Untag

 Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi Sampaikan Nota Jawaban R-APBD 2026/ist
Dalam sambutannya, Wesly mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas tanggapan, masukan, serta saran konstruktif yang disampaikan. Menurutnya, perhatian DPRD merupakan bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat demi mewujudkan Pematangsiantar yang Cerdas, Kreatif, dan Selaras.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga SH, didampingi Wakil Ketua Ir Daud Simanjuntak MM dan Frengki Boy Saragih ST, serta dihadiri Sekda Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi.

Wesly menyampaikan bahwa seluruh pejabat yang telah dilantik akan mulai mempersiapkan strategi sesuai tugas masing-masing untuk mendukung visi misi pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2025–2029.

Terkait dampak pemotongan dana transfer pusat sebesar Rp190 miliar, Pemko mengambil langkah efisiensi anggaran, mencari alternatif sumber pendanaan, hingga memastikan kebijakan tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Menanggapi persoalan Gedung IV Pasar Horas yang terdampak bencana, Wesly menyebutkan pembangunan kios sementara akan dilakukan untuk memberikan kepastian bagi pedagang. Untuk pembangunan gedung permanen, Pemko akan berkoordinasi dengan Pemprov Sumut dan pemerintah pusat guna penjajakan pembiayaan.

Dalam rencana pembangunan Stadion Sang Naualuh, Wesly menegaskan proyek tersebut telah masuk RPJMD dan akan dikerjakan secara bertahap hingga 2029. Ia juga menyoroti penyusunan Ranperda APBD 2026 yang memprioritaskan pelayanan publik, sementara pembangunan infrastruktur harus lebih selektif akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD).

Pemko juga mendorong pertumbuhan UMKM melalui pengembangan Koperasi Merah Putih sebagai wadah produksi dan pemasaran pelaku usaha lokal.

Rapat turut dihadiri anggota DPRD, pimpinan OPD, asisten, staf ahli, dan para camat. (red/tam)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.