Wali Kota Pematangsiantar Apresiasi Dukungan Gubernur Sumut Pendanaan Alternatif Non-APBD

Siantar - Lintas Publik,  Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, memberikan apresiasi atas kesiapan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution dalam membantu kabupaten/kota memanfaatkan pendanaan alternatif non-APBD untuk pembangunan daerah. Langkah ini dinilai strategis agar pembangunan di Sumut tetap berjalan meski terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada Tahun Anggaran 2026.

BACA JUGA BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem Enam Hari di Sumut akibat IOD Negatif, Ini Daerah Terdampak

Wali Kota Pematangsiantar Apresiasi Dukungan Gubernur Sumut Pendanaan Alternatif  Non-APBD/ist

Penyesuaian TKD tersebut mencapai sekitar Rp4,7 triliun, terdiri dari penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,5 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp3,2 triliun. Jika dibandingkan Tahun 2025, DBH Sumut turun hingga 59%, sedangkan DAU berkurang sekitar 12%.

Kondisi ini mendorong pemerintah daerah mencari sumber pendanaan alternatif. Saat ini, skema pembiayaan paling banyak digunakan adalah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dua BUMN di bawah Kementerian Keuangan.

Dalam Sosialisasi Pembiayaan dan Penjaminan Infrastruktur Daerah di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Senin (24/11/2025), Gubernur Bobby Nasution menyampaikan komitmennya membantu kabupaten/kota dalam memanfaatkan skema tersebut.

“Mungkin bisa kita bantu untuk pembayaran bunganya, apakah nanti setengah-setengah atau berapa persen. Jadi Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) tidak bulat langsung ke daerah,” ujar Bobby.

Bobby menilai infrastruktur masih menjadi persoalan utama di banyak daerah di Sumut dan sering menjadi janji politik para calon kepala daerah. Ia berharap PT SMI dan PT PII dapat memberi pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam memahami pola kerja sama pembiayaan.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, menyampaikan bahwa ada enam provinsi di Sumatera yang menjadi debitur aktif PT SMI, termasuk Sumut. Nilai pembiayaan publik di Sumatera mencapai Rp2,76 triliun, dengan enam kabupaten/kota di Sumut sebagai debitur dengan total komitmen Rp956,2 miliar.

“Pembangunan jalan menjadi proyek yang paling dominan dalam pemanfaatan pembiayaan PT SMI di Sumut. Ini sangat penting untuk peningkatan konektivitas daerah,” ujar Faaris.

Kegiatan sosialisasi turut dihadiri bupati/wali kota se-Sumut, Plt Direktur Utama PT PII Andre Permana, Kepala Kanwil DJKN Sumut Nofiansyah, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, para Kepala BKAD, serta Kepala Bappelitbang/Bappeda kabupaten/kota se-Sumut.

Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi menyambut positif komitmen Gubernur Sumut tersebut. Menurutnya, dukungan pendanaan non-APBD menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah.

“Dengan adanya pembiayaan tambahan, proyek infrastruktur dapat dipercepat tanpa harus menunggu ketersediaan dana penuh dari APBD,” ujar Wesly.

Ia menambahkan, Pemkot Pematangsiantar akan segera membahas skema pendanaan alternatif ini bersama OPD terkait sebelum menentukan langkah lanjutan. (red/ts)