Wali Kota Wesly Silalahi Rakor Evaluasi SPI 2024 di Medan, Fokus Penguatan Integritas 2025

Siantar - Lintas Publik, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Tindak Lanjut Capaian Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 dalam rangka penguatan SPI Tahun 2025 untuk pemerintah daerah se-Provinsi Sumatera Utara. Rakor yang dihadiri Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution SE MM tersebut digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (20/2/2025).

Wali Kota Wesly Silalahi Rakor Evaluasi SPI 2024 di Medan, Fokus Penguatan Integritas 2025/ist

Dalam arahannya, Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan bahwa hasil SPI Tahun 2024 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjadi momentum penting memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, upaya penguatan SPI 2025 akan difokuskan pada transparansi sektor pengadaan barang dan jasa, perbaikan sistem pengawasan internal, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan daerah.

“Kondisi integritas Pemerintah Sumut Tahun 2024 memperoleh skor 58,55 poin. Ketika di DPRD, kami juga berdiskusi tentang langkah-langkah penguatan, termasuk optimalisasi PAD dan pemanfaatan lahan PTPN yang masa HGU-nya habis,” jelas Bobby. Dengan skor tersebut, Provinsi Sumut masuk kategori Rentan dalam penilaian SPI.

Bobby menambahkan, hasil SPI 2024 akan dijadikan bahan evaluasi dengan komitmen bersama antara Pemprov Sumut, KPK, dan masyarakat untuk meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan publik, serta mendorong reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi pembangunan daerah.

Sementara itu, Pimpinan KPK RI Johanis Tanak menyampaikan bahwa Indeks Integritas Nasional Tahun 2024 mencapai skor 71,53 poin. Menurutnya, kehadiran KPK di Sumut merupakan bagian dari langkah pencegahan tindak korupsi dengan memperkuat integritas dan akuntabilitas. “Indeks korupsi di Indonesia masih tinggi karena banyak pelayanan yang tidak benar. Berikan pelayanan yang baik, jangan korupsi, dan laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Plt Deputi Korsup Wilayah I KPK Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo menambahkan, survei ini dilakukan untuk mengukur risiko korupsi dalam berbagai dimensi seperti pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, manajemen SDM, pengelolaan anggaran, dan integritas pelaksanaan tugas. Survei ini melibatkan responden internal, eksternal, dan pakar untuk mendapatkan gambaran komprehensif.

“Tujuan utama survei adalah mengetahui kondisi korupsi pada tata kelola kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sehingga bisa menjadi dasar perumusan kebijakan perbaikan tata kelola dan strategi pemberantasan korupsi di seluruh tingkat pemerintahan,” jelasnya.

Acara ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Togap Simangunsong, para bupati/wali kota se-Sumut, pimpinan OPD Pemprov Sumut, para Kasatgas, serta jajaran KPK RI. (red/ts)