Header Ads

Masyarakat Miskin dan Buruh Pabrik Terima Bantuan BLT DBH-CHT Tahun 2025 di Pematangsiantar

Siantar, Masyarakat miskin di tingkat kecamatan, keluarga terdampak stunting, penderita TB SO (Tuberkulosis Sensitif Obat), dan penyandang disabilitas, dan buruh pabrik rokok menerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Pematangsiantar Tahun 2025.

BACA JUGA  Damkar PT STTC Turut Padamkan Kebakaran Pabrik Tahu, Kerugian Ditaksir Rp 300 Juta

Masyarakat Miskin dan Buruh Pabrik Terima Bantuan BLT DBH-CHT Tahun 2025 di Pematangsiantar /ist
Marselina Luki Argubi salah seorang penerima bantuan yang memiliki anak stunting, bersyukur bisa mendapatkan BLT DBHCHT, dan berterimaksih kepada Wali kota Pematangsiantar.

“Terimaksih kepada bapak Wesly Silalahi Wali Kota Siantar dan seluruh tim yang terlibat dalam pemberi bantuan ini, Uang yang kami terima bisa sangat  membantu tumbuh kembang anak kami,"kata Luki di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (P3A) Pematangsiantar, Jalan Dahlia Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat, Rabu (30/07/2025).

Hal yang sama diungkapkan Dwinanda Palupi yang menerima BLT DBH-CHT sebesar Rp1.200.000 

"Semoga kepedulian pemerintah kepada warga krang mampu terus berlanjut, termasuk seperti kami yang memiliki anak berkebutuhan khusus," ungkap.

Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi diwakili Plt Asisten Administrasi Umum Rosion Julietta Hutauruk bersama Plt Kadinsos P3A Drs Risbon Sinaga MM memonitoring penyaluran BLT DBH-CHT bersama Bank Sumut, dan sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis kepada penerima bantuan di Kantor Dinsos P3A.

"OPD, kecamatan, kelurahan, teruslah bersinergi program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, pencegahan stunting, dan peningkatan kualitas pelayanan sosial di Kota Pematangsiantar." kata Rosian, agar penerima tidak tumpang tindih dan benar-benar  dinilai layak penerima BLT.

Plt Kepala Dinsos P3A Kota Pematangsiantar Risbon Sinaga  menyampaikan, penyaluran BLT DBHCHT TA 2025 komitmen pemerintah mendukung peningkatan kesejahteraan kelompok miskin yang terdampak kebijakan cukai tembakau dan kondisi sosial ekonomi. (red/t)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.