Pemkab Simalungun Pangkas Ribuan Tenaga Honor Tahun Depan
LINTAS PUBLIK - SIMALUNGUN, Penderitaan para tenaga honorer di Pemkab Simalungun bakal berlanjut. Setelah gajinya dipotong dari Rp 2 juta menjadi Rp 1 juta, dan beberapa bulan belum dibayar, rencananya Pemkab Simalungun bakal memangkas ribuan tenaga honorer yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 3.000 orang.
Ironisnya, pemotongan gaji tenaga honorer juga dilakukan terkesan sepihak karena Pemkab Simalungun tidak pernah melakukan musyawarah dengan para tenaga honor tersebut.
Begitu juga dengan rencana pemangkasan tenaga honor, Pemkab Simalungun belum pernah melakukan musyawarah hingga saat ini, dengan tenaga honor yang akan diberhentikan tahun 2019.
Sekda Kabupaten Simalungun,Gidion Purba yang dikonfirmasi terkait rencana pemangkasan ribuan tenaga honor,melalui telepon,Selasa (23/10) pagi tidak bersedia memberikan tanggapan.
Begitu juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Simalungun, Saragih yang dihubungi melalui short message service (SMS) tidak memberikan jawaban.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Simalungun paling banyak merekrut tenaga honor. Kepala Satpol PP, Rony Butar-butar tidak membantah bakal ada pemangkasan tenaga honor tahun 2019.
"Akan banyak yang dikurangi hanya tinggal beberapa saja. Mungkin yang jaga di rumah dinas bupati dan wakil bupati,sekda dan perkantoran komplek Bupati Simalungun saja yang tinggal," ujar Rony.
Namun dia menolak menyampaikan jumlah tenaga honor yang bakal dipangkas,dengan alasan masih dalam pendataan.
Informasi yang diperoleh wartawan,dari sejumlah tenaga honor di lingkungan sekretariat daerah,mereka memang sudah mendengar informasi bakal adanya pengurangan tahun depan.
"Informasinya memang bakal ada pengurangan, termasuk dari tenaga honor Satpol PP, guru dan tenaga medis serta yang bertugas di sejumlah organisasi perangkat daerah. Ngeri kali nasib kami ini, sudah gaji dikurangi, terancam dipecat lagi," sebut R Saragih, salah seorang tenaga honor yang bertugas di Kantor Bupati Simalungun.
Dia menambahkan tenaga honor di Pemkab Simalungun juga belum menerima gaji sudah hampir 4 bulan, meski gaji sudah dipotong.
sumber : MB
Ironisnya, pemotongan gaji tenaga honorer juga dilakukan terkesan sepihak karena Pemkab Simalungun tidak pernah melakukan musyawarah dengan para tenaga honor tersebut.
 |
| Massa aliansi tenaga honorer unjuk rasa di depan Kantor Bupati Simalungun menuntut agar Pemkab Simalungun merealisasikan gaji para honorer, Jumat (12/10/2018)/ Dok.ist. |
Sekda Kabupaten Simalungun,Gidion Purba yang dikonfirmasi terkait rencana pemangkasan ribuan tenaga honor,melalui telepon,Selasa (23/10) pagi tidak bersedia memberikan tanggapan.
Begitu juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Simalungun, Saragih yang dihubungi melalui short message service (SMS) tidak memberikan jawaban.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Simalungun paling banyak merekrut tenaga honor. Kepala Satpol PP, Rony Butar-butar tidak membantah bakal ada pemangkasan tenaga honor tahun 2019.
"Akan banyak yang dikurangi hanya tinggal beberapa saja. Mungkin yang jaga di rumah dinas bupati dan wakil bupati,sekda dan perkantoran komplek Bupati Simalungun saja yang tinggal," ujar Rony.
Namun dia menolak menyampaikan jumlah tenaga honor yang bakal dipangkas,dengan alasan masih dalam pendataan.
Informasi yang diperoleh wartawan,dari sejumlah tenaga honor di lingkungan sekretariat daerah,mereka memang sudah mendengar informasi bakal adanya pengurangan tahun depan.
"Informasinya memang bakal ada pengurangan, termasuk dari tenaga honor Satpol PP, guru dan tenaga medis serta yang bertugas di sejumlah organisasi perangkat daerah. Ngeri kali nasib kami ini, sudah gaji dikurangi, terancam dipecat lagi," sebut R Saragih, salah seorang tenaga honor yang bertugas di Kantor Bupati Simalungun.
Dia menambahkan tenaga honor di Pemkab Simalungun juga belum menerima gaji sudah hampir 4 bulan, meski gaji sudah dipotong.
sumber : MB
Tidak ada komentar