KPw BI Pematangsiantar Sosialisasi Elektronifikasi Kepada Seluruh OPD Pemko Siantar
LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar menyelenggarakan sosialisasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Lurah se-Kota Pematangsiantar mengenai Elektronifikasi Pemerintah Daerah di Hotel Horison, Kota Pematangsiantar, Senin (30/7/2018).
Acara sosialisasi tersebut dibuka oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Elly Tjan.
Dalam sambutannya, Elly Tjan menyampaikan bahwa kondisi Indonesia terkait akses keuangan. Tingkat keuangan Inklusif pada tahun 2014 mencapai 36% penduduk Indonesia dewasa yang memiliki rekening pada lembaga keuangan formal, sedangkan pada tahun 2017 telah meningkat mencapai angka 49%. Meskipun telah meningkat, namun tingkat keuangan Inklusif belum optimal.
BACA JUGA Belajar dari TPID Banyuwangi, KPw BI Pematangsiantar Dorong Sinergi TPID 8 Kabupaten/Kota di Sumut
Beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah (1) tingginya biaya pembukaan cabang bank; (2) dibutuhkan waktu dan biaya bagi masyarakat untuk pergi ke cabang bank terdekat; (3) belum ada produk yang sesuai.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82/2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), salah satu pilar SNKI merupakan layanan keuangan pada sektor pemerintah. Hal ini didukung dengan kebijakan dan regulasi yang kondusif sebagai salah satu pondasinya.
Sosialisasi kepada seluruh OPD, Camat dan Lurah se-Kota Pematangsiantar diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai tujuan dan mekanisme transaksi non tunai dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Diharapkan, pada tahun 2019, tingkat keuangan Inklusif mencapai 75% secara nasional. Beberapa manfaat dari meningkatnya keuangan inklusif adalah menurunnya tingkat kesenjangan sosial, mendukung pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, mendukung budaya menabung dan lain-lain.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar melakukan fasilitasi seluruh Kabupaten dan Kota yang berada di Wilayah Kerja Bank Indonesia mengenai perkembangan, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam transaksi penerimaan dan pengeluaran bekerjasama dengan masing-masing Bank Penyelenggara.
Selain itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar juga secara aktif melakukan edukasi kepada seluruh stakeholder terkait.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar dalam sosialisasi mengenai elektronifkasi pemerintah juga menyampaikan mengenai Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). GPN telah diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama seluruh Bank pada tanggal 14 Desember 2017.
GPN memiliki tujuan untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran. Dengan interkoneksi dan interoperabilitas, GPN memungkinkan transaksi elektronik dapat digunakan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan transaksi elektronik yang aman, berkualitas, dan efisien.
Penulis : franki
Editor : tagor
Acara sosialisasi tersebut dibuka oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Elly Tjan.
Dalam sambutannya, Elly Tjan menyampaikan bahwa kondisi Indonesia terkait akses keuangan. Tingkat keuangan Inklusif pada tahun 2014 mencapai 36% penduduk Indonesia dewasa yang memiliki rekening pada lembaga keuangan formal, sedangkan pada tahun 2017 telah meningkat mencapai angka 49%. Meskipun telah meningkat, namun tingkat keuangan Inklusif belum optimal.
BACA JUGA Belajar dari TPID Banyuwangi, KPw BI Pematangsiantar Dorong Sinergi TPID 8 Kabupaten/Kota di Sumut
Beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah (1) tingginya biaya pembukaan cabang bank; (2) dibutuhkan waktu dan biaya bagi masyarakat untuk pergi ke cabang bank terdekat; (3) belum ada produk yang sesuai.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82/2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), salah satu pilar SNKI merupakan layanan keuangan pada sektor pemerintah. Hal ini didukung dengan kebijakan dan regulasi yang kondusif sebagai salah satu pondasinya.
Sosialisasi kepada seluruh OPD, Camat dan Lurah se-Kota Pematangsiantar diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai tujuan dan mekanisme transaksi non tunai dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Diharapkan, pada tahun 2019, tingkat keuangan Inklusif mencapai 75% secara nasional. Beberapa manfaat dari meningkatnya keuangan inklusif adalah menurunnya tingkat kesenjangan sosial, mendukung pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, mendukung budaya menabung dan lain-lain.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar melakukan fasilitasi seluruh Kabupaten dan Kota yang berada di Wilayah Kerja Bank Indonesia mengenai perkembangan, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam transaksi penerimaan dan pengeluaran bekerjasama dengan masing-masing Bank Penyelenggara.
Selain itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar juga secara aktif melakukan edukasi kepada seluruh stakeholder terkait.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar dalam sosialisasi mengenai elektronifkasi pemerintah juga menyampaikan mengenai Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). GPN telah diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama seluruh Bank pada tanggal 14 Desember 2017.
GPN memiliki tujuan untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran. Dengan interkoneksi dan interoperabilitas, GPN memungkinkan transaksi elektronik dapat digunakan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan transaksi elektronik yang aman, berkualitas, dan efisien.
Penulis : franki
Editor : tagor
Tidak ada komentar