Kepala Ombudsman Sumut : Lebih Enak Pakai Inhealth daripada BPJS Kesehatan
LINTAS PUBLIK - MEDAN, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar menyesalkan fakta bahwa pegawai BPJS Kesehatan memakai asuransi milik PT Bank Mandiri, Inhealth. Meskipun tidak dilarang di dalam undang-undang, fakta tersebut menurutnya telah melukai hati masyarakat Indonesia yang diwajibkan menjadi peserta BPJS Kesehatan.
"Saya masih ingat dulu masih pakai Inhealth. Itu jelas lebih bagus, lebih enak pakai Inhealth. Lalu kita semua diminta untuk pakai BPJS (Kesehatan). Dan memang ada aturannya. Nah, masalahnya, pihak luar saja sudah pakai BPJS, kenapa pula orang dalam (pegawai BPJS Kesehatan) sendiri masih menggunakan Inhealth," kata Abyadi , Jumat (4/3/2016).
Kebijakan BPJS Kesehatan seperti itu, menurut Abyadi, akan semakin memperparah krisis ketidakpercayaan masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) milik BPJS Kesehatan.
"Bagaimana tidak, pegawai BPJS sendiri saja yang mengelolanya pakai Inhealth. Menurut saya ini harus disikapi. Harusnya mereka menjadi yang terdepan menggunakan BPJS, baru orang lain ikut. Ini tidak. Mereka berteriak-teriak. Si ini belum masuk, perusahaan ini belum masuk, perusahaan itu belum masuk! Sementara mereka sendiri pun pegawainya pakai Inhealth," katanya.
Abyadi juga menyarankan agar presiden dan DPR memperbincangkan hal ini di tingkat nasional. Sebab, fakta bahwa pegawai BPJS Kesehatan memakai asuransi di luar JKN BPJS Kesehatan, meskipun diperbolehkan dalam UU, akan menyebabkan masyarakat semakin tidak percaya.
"DPR harus memanggil Dirut BPJS itu. Mereka harus tahu juga, enak atau tidak pakai BPJS. Suka dukanya, sakit pahitnya pakai BPJS itu. Rasakan coba, biar mereka tahu begitulah layanan mereka. Kita pun tahu (asuransi) yang mana yang enak. Tapi karena ini sudah jadi kebijakan nasional, dan diatur pula dalam UU, kita mau gak mau harus terdaftar," katanya.
Abyadi sendiri mengakui bahwa layanan Inhealth jauh lebih bagus ketimbang JKN BPJS Kesehatan.
"Kalau dilihat dari fasilitasnya, layanannya, jauh lebih bagus Inhealth itu. Lebih enak, lebih nyaman, lebih bagus. BPJS ini cobalah lihat. Yang katanya sulitlah, yang katanya kamarnya enggak ada lah, nanti udah masuk kita yang katanya kelas ini enggak adalah, harus naik kelas bayar ini itu lah. Jadi maksud saya, jangan mereka nyuruh orang masuk dengan mendalihkan UU. Kalau enggak bisa dicari solusi lain. Bila perlu ini dievaluasi. Misalnya kalau selama ini orang bayar 25 ribu, kalau kurang ditambah saja kalau memang kurang. Biar bagus," katanya.
Secara pribadi, Abyadi lebih memilih berobat di klinik dengan biaya sendiri meskipun ia punya kartu BPJS Kesehatan.
"Kalau untuk berobat kecil aja, kami selama ini cenderung berobat di klinik dekat rumah kami aja. Enggak pakai BPJS kami. Kualitasnya sama saja. Tapi lebih cepat. Enggak perlu ngantre kita," katanya.
Editor : tagor
Sumber : tribun
"Saya masih ingat dulu masih pakai Inhealth. Itu jelas lebih bagus, lebih enak pakai Inhealth. Lalu kita semua diminta untuk pakai BPJS (Kesehatan). Dan memang ada aturannya. Nah, masalahnya, pihak luar saja sudah pakai BPJS, kenapa pula orang dalam (pegawai BPJS Kesehatan) sendiri masih menggunakan Inhealth," kata Abyadi , Jumat (4/3/2016).
 |
| Kepala Ombudsman perwakilan Sumut, Abyadi Siregar |
"Bagaimana tidak, pegawai BPJS sendiri saja yang mengelolanya pakai Inhealth. Menurut saya ini harus disikapi. Harusnya mereka menjadi yang terdepan menggunakan BPJS, baru orang lain ikut. Ini tidak. Mereka berteriak-teriak. Si ini belum masuk, perusahaan ini belum masuk, perusahaan itu belum masuk! Sementara mereka sendiri pun pegawainya pakai Inhealth," katanya.
Abyadi juga menyarankan agar presiden dan DPR memperbincangkan hal ini di tingkat nasional. Sebab, fakta bahwa pegawai BPJS Kesehatan memakai asuransi di luar JKN BPJS Kesehatan, meskipun diperbolehkan dalam UU, akan menyebabkan masyarakat semakin tidak percaya.
"DPR harus memanggil Dirut BPJS itu. Mereka harus tahu juga, enak atau tidak pakai BPJS. Suka dukanya, sakit pahitnya pakai BPJS itu. Rasakan coba, biar mereka tahu begitulah layanan mereka. Kita pun tahu (asuransi) yang mana yang enak. Tapi karena ini sudah jadi kebijakan nasional, dan diatur pula dalam UU, kita mau gak mau harus terdaftar," katanya.
Abyadi sendiri mengakui bahwa layanan Inhealth jauh lebih bagus ketimbang JKN BPJS Kesehatan.
"Kalau dilihat dari fasilitasnya, layanannya, jauh lebih bagus Inhealth itu. Lebih enak, lebih nyaman, lebih bagus. BPJS ini cobalah lihat. Yang katanya sulitlah, yang katanya kamarnya enggak ada lah, nanti udah masuk kita yang katanya kelas ini enggak adalah, harus naik kelas bayar ini itu lah. Jadi maksud saya, jangan mereka nyuruh orang masuk dengan mendalihkan UU. Kalau enggak bisa dicari solusi lain. Bila perlu ini dievaluasi. Misalnya kalau selama ini orang bayar 25 ribu, kalau kurang ditambah saja kalau memang kurang. Biar bagus," katanya.
Secara pribadi, Abyadi lebih memilih berobat di klinik dengan biaya sendiri meskipun ia punya kartu BPJS Kesehatan.
"Kalau untuk berobat kecil aja, kami selama ini cenderung berobat di klinik dekat rumah kami aja. Enggak pakai BPJS kami. Kualitasnya sama saja. Tapi lebih cepat. Enggak perlu ngantre kita," katanya.
Editor : tagor
Sumber : tribun
Tidak ada komentar