Perencanaan Pembangunan Siantar Berantakan

LINTAS PUBLIK - SIANTAR, Pada rapat kerja Pansus DPRD dengan Bappeda Kota Pematangsiantar, terungkap bahwa carut marutnya kota ini dikarenakan tidak adanya perencanaan pembangunan berbasis penelitian ilmiah.

 “ Maaf ya, saya bukan menjelekkan teman-teman Bappeda, tapi harus diakui bahwa perencanaan kita memang berantakan.Bukan menggurui,tidak selamanya ide itu dituangkan dalam program.Tetapi ide itu,harus diuji dulu dengan penelitian," ujar Kepala Bappeda Reinward Simanjuntak, Jumat (22/5/2015) dihadapan Pansus DPRD kota Siantar.

Kennedy Parapat Ketua Pansus ketika itu, menyoroti ranperda kelurahan dan ranperda kecamatan. Pada program Bappeda 5 tahun, Bapeda merencanakan pemekaran 18 kelurahan dan 5 kecamatan.

Bapeda rapat bersama Pansus di DPRD Siantar

"Saya heran,kenapa muncul lagi pemekaran. Seharusnya, Bappeda meneliti dahulu, masih banyak kantor kelurahan dan kecamatan dengan proses sewa-menyewa.Jika kontrak habis,kantornya harus pindah. Masyarakat pasti bingung,ditambah pelayanan yang diberikan aparatur kelurahan dan kecamatan belum maksimal,"tandas Kennedy.

 Reinward Simanjuntak mengatakan peluang dimekarkan,karena adanya Program pemerintah pusat semua desa akan dibantu 1 Milyar. Nyatanya, yang dibantu itu hanya desa di kabupaten, dan bukan kelurahan.

"Rencana pemekaran itu,karena peluang bantuan 1 Milyar ke desa,"tutur Reinward yang baru menjabat bulan Februari 2015, sebagai kepala Bappeda.

 Mendengar hal itu, Kennedy Parapat menimpali untuk pemekaran harus terlebih dahulu ada studi kelayakan,studi banding. Bukan hanya melihat peluang,langsung dibuat ke dalam program. Kennedy mengatakan,meskipun Bappeda berkoordinasi dengan intansi lain,saya pastikan itu hanya seremonial saja. 

 " Melihat realita ini,Kota Pematangsiantar mengalami kemunduran pembangunan,tidak berpijak pada perencanaan yang matang.Tidak berkonsep pada studi klayakan maupun studi banding. Buktinya,kemacetan semakin parah,penempatan pejabat tidak sesuai kemampuannya," tutur Kennedy heran, pengangkatan pejabat di Pemko Siantar tidak tepat pada bidangnya. Fra/t