Masyarakat dan Sepakbola Indonesia

Oleh Jon Roi Tua Purba

Pada 17 April 2015 melalui surat putusan Menpora, PSSI dibekukan. Publik pun merespon. Gelombang mendukung pembekuan PSSI pun bermunculan dan menyisakan polemik yang sangat menganggu publik sepakbola Indonesia. PSSI dibekukan dan kompetisi berhenti. Hari ini (27/4/2015) Menpora mengundang PT Liga dan klub terkait masalah ini.

Masyarakat seakan tak mau dipusingkan dengan permasalahan administrasi atau hukum antara PSSI dan Menpora. Satu yang dirindukan masyarakat, sepakbola Indonesia bisa berprestasi. Ini adalah tuntuntan yang sangat sederhana. Liga berjalan dengan baik dan timnas meraih prestasi, barangkali demikian bila dibahasakan apa yang menjadi keinginan publik.

Masyarakat membuktikan dengan nyata dukungannya terhadap dunia sepakbola Indonesia. Kehadiran di stadion ketika timnas dan klub berlaga adalah bukti nyata. Dengan permasalahan yang ada tentu publik tersentak dan merenung sejenak apa lagi yang terjadi dengan sepakbola Indonesia?

Namun, perlu diketahui kegelisahan masyarakat terhadap polemik sepakbola Indonesia sesungguhnya bagaikan gunung es, lama terpendam. Masyarakat memang merindukan pengelolaan sepakbola yang baik. Adanya permasalahan dan pembekuan PSSI oleh Menpora seakan menjadi momentum bagi publik untuk “memuntahkan” keresahan dan kegelisahan yang ada selama ini, pada organisasi induk sepakbola kita PSSI.

Tidak tanggung-tanggung publik sepakbola Indonesia mendukung secara nyata pembekuan PSSI oleh Menpora. Media sosial sebagai ruang publik di era modern saat ini menjadi tempat publik untuk mengeluarkan dukungan pembekuan ini. Di media cetak dan elektronik juga terjadi perang opini. Di Surabaya para seporter yang di motori oleh Bonek 1927 turun ke jalan menentut Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI tahun 2015 di hentikan dan mendungkung kebijakan yang di ambil Menpora.

Suara publik ini kemudian dibahasakan dengan dua kata “Revolusi PSSI.” Sekali lagi publik sepakbola Indonesia tidak ingin “tersandera” dengan pusaran konflik antara PSSI dan Menopora, atau adanya politisasi sepakbola. Revolusi PSSI adalah langkah yang paling tepat dalam momentum ini. Perbaikan di segala lini dalam pengelolaan sepakbola Indonesia adalah yang paling utama. Hanya itu yang dirindukan publik.

Dukungan atas pembekuan PSSI tidak bisa juga dibahasakan serta merta sebagai dukungan pada kebijakan Menpora. Hanya saja, Menpora dianggap tepat mengambil momentum dalam putusanya. Setidaknya ada dua hari besar dalam yang membuat hal ini menjadi begitu riuh dan tepat momentumnya. Pertama pada 18 April adalah KLB PSSI dan 19 April sebagai HUT PSSI ke-85. Pembekuan PSSI adalah menjadi kado yang berisi duri bagi PSSI.

Muncul pula di publik bahwa KLB PSSI patut dipertanyakan. Secara pelaksanaan memang KLB terbilang lancar dan nyaris tak menyisakan masalah. Itu dilihat dengan kasat mata. Namun, publik punya penilaian sendiri. Publik seakan menyatakan ketidakpercayaan pada hasil KLB yang memenangkan La Nyalla Matalitti (92 suara dari 106 voters) sebagai ketuam umum PSSI.

Tidak lepas pula dari bahasan publik, dampak pembekuan PSSI adalah sanksi dari badan sepakbola dunia FIFA. Dampaknya memang cukup luas, yakni keikutsertaan timnas dalam laga internasional, pelaksanaan liga domestik, dan keterlibatan klub asal Indonesia yang mengikuti AFC Cup (Persipura Jayapura dan Persip Bandung). Ya jelas ini adalah sebuah kerugian, namun publik tak begitu mempermasalahkan ini. Tak apa jika harus di hukum oleh FIFA asal ada titik terang untuk menyelamatkan sepakbola Indonesia, toh ada Negara yang akhirnya berkembang sepakbolanya setelah terkena sanksi FIFA.

Dampak luas dari sanksi FIFA tentu saja yang paling nyata adalah kepada pemain. Ancaman penganguran akan mengahantui seluruh pemain yang berkiprah di liga Indonesia. Lagi-lagi ini bukan masalah kecil, ini kaitanya dengan kesejahteraan dan masa depan pemain. Belum lagi engganya sponsor berinvestasi di sepakbola Indonesia.

Lagi-lagi masyarakat jauh melihat kedepan. Revolusi harus dilakukan untuk perbaikan sepakbola Indonesia, sepakbola Indonesia harus diselamatkan. Dasar apa yang membuat masyarakat begitu yakin dan mantap mendukung pembekuan PSSI? Mosi tidak percaya pada kepengurusan PSSI, barangkali inilah jawaban dari publik. “Lebih baik saat ini menderita untuk yang lebih baik di depan”.

Untuk itulah, publik juga menuntut Menpora bertanggungjawab yang sudah mengambil kebijakan untuk membekukan PSSI. Artinya Menpora harus segera bertindak dan mengambil sikap yang jelas untuk mengurangi dampat buruk dari keputusan ini. Publik tidak ingin hal ini malah akan menambah masalah baru. Menpora sudah bertindak, maka perlu tindakan nyata yang memihak pada penyelamatan sepakbola Indonesia. Jangan sampai dukungan masyarakat menjadi berbalik kepada Menopra.

Hal yang pertama dan utama adalah atas pembekuan membentuk tim transisi yang bersih, mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam dunia sepakbola Indonesia. Kedua, menjalin komunikasi intens dengan FIFA terkait masalah ini agar sepakbola Indonesia tidak terkena sanksi. Dua hal ini harus dilaksanakan dengan cepat, sehingga bisa langsung bekerja dan memberikan titik terang dalam langkah penyelamatan sepakbola Indonesia.

Terkait pengelolaan liga. Ini juga harus dikomunikasikan dengan baik, begitu juga penanganan terhadap timnas yang sedang dipersiapkan untuk Sea Games 2015 di Singapura. Publik pastinya tidak ingin menunggu lama lagi. Tindakan-tindakan nyata harus segera diambil untuk masa depan sepakbola Indonesia. Harus terjadi revolusi dalam sepakbola Indonesia. Selain organisasinya, revolusi juga ditandai dengan membasmi mafia pengaturan skor dan menjauhkan sepakbola dari politisasi. Revolusi itu harus!

Penulis adalah Mahasiswa Magister Administrasi Publik UGM Yogyakarta

@JonRoi