Pemko Pematangsiantar dan Kejari Teken Kerja Sama Bantuan Hukum Perdata dan TUN
Siantar - Lintas Publik, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, SH, MKn, bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pematangsiantar Erwin Purba, SH, menandatangani Kesepakatan Bersama tentang pemberian bantuan dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN). Kegiatan berlangsung di Ruang Data Balai Kota Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Selasa (17/11/2026).
BACA JUGA Marsius Sitohang, Maestro Musik Batak Dosen Luar Biasa USU Berpulang, INI Kisah Hidupnya
![]() |
| Pemko Pematangsiantar dan Kejari Teken Kerja Sama Bantuan Hukum Perdata dan TUN/ist |
Menurutnya, melalui kerja sama ini, Kejari dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya dalam bidang perdata dan TUN.
Wesly berharap kesepakatan tersebut memperkuat sinergi antarlembaga, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, Kajari Erwin Purba menjelaskan, kesepakatan tersebut merupakan kelanjutan kerja sama sebelumnya yang berakhir pada Agustus 2026. Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) siap menjalankan kewenangannya untuk mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan TUN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Namun, pemberian bantuan hukum memerlukan surat kuasa khusus dari pihak yang berkepentingan.
Erwin juga mengajak jajaran Pemko agar terbuka menyampaikan persoalan hukum sehingga dapat dicarikan solusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebelumnya, Kabag Pemerintahan Setdako Pematangsiantar Hendra TP Simamora, SSTP, MSi, menyampaikan bahwa kerja sama bertujuan memperkuat koordinasi, pendampingan hukum, pencegahan sengketa, pengamanan aset daerah, serta perlindungan kepentingan pemerintah.
Kegiatan turut dihadiri Sekda Junaedi Antonius Sitanggang, pimpinan OPD, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, dan jajaran Kejari Pematangsiantar.
Melalui kesepakatan ini, Pemko berharap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik semakin terlindungi serta berjalan sesuai aturan hukum. (red/tam)






Tidak ada komentar