Header Ads


Exit Meeting BPK Sumut, Wali Kota Pematangsiantar Targetkan WTP 2025 Kembali Diraih

Siantar - Lintas Publik, Wali Kota Wesly Silalahi bersama Sekretaris Daerah Junaedi Antonius Sitanggang menghadiri Exit Meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Ruang Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Senin (04/05/2026). Kegiatan ini turut dihadiri pimpinan OPD sebagai bagian dari penutupan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

BACA JUGA  Wisata Danau Toba Samosir : Pesona Alam, Budaya Batak, dan Patung Yesus 

Exit Meeting BPK Sumut, Wali Kota Pematangsiantar Targetkan WTP 2025 Kembali Diraih/ist
Dalam sambutannya, Wesly menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan audit oleh tim BPK. Ia menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi sesuai ketentuan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Kami berharap bimbingan dari BPK agar kualitas laporan keuangan semakin baik dan akuntabel,” ujarnya.

Sekda Junaedi juga mengingatkan seluruh OPD agar segera menindaklanjuti temuan serta melengkapi data yang dibutuhkan. Ia menekankan pentingnya koordinasi intensif dengan BPK dan para pemangku kepentingan agar target WTP kembali tercapai tahun ini.

Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab BPK Sumut, Novelin Idahartaty Sitorus, menjelaskan bahwa pemeriksaan LKPD merupakan agenda rutin tahunan sesuai amanat undang-undang. Ia mengapresiasi capaian Pemko Pematangsiantar yang telah meraih opini WTP empat kali berturut-turut, yang menunjukkan laporan keuangan disajikan secara wajar.

Pengendali Teknis Fismarini menambahkan, setiap rekomendasi hasil audit wajib diselesaikan dalam waktu 60 hari. Ketua Tim Lilikriana Sagala turut mengapresiasi kerja sama Pemko selama proses pemeriksaan berlangsung, termasuk tindak lanjut atas LHP pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selama 30 hari pelaksanaan audit terinci, tim BPK menilai adanya komitmen kuat dari jajaran pemerintah kota dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. (red/tam)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.