Wakil Wali Kota Herlina Hadiri Paripurna DPRD, Sampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi terhadap LKPJ 2025

Siantar - Lintas Publik, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi yang diwakili Wakil Wali Kota Herlina menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar dengan agenda Penyampaian Nota Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar, Selasa (14/4/2026) malam.

Wakil Wali Kota Herlina Hadiri Paripurna DPRD/ist

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Ir Daud Simanjuntak MM didampingi Frengki Boy Saragih ST. Dalam forum tersebut, Pemko Pematangsiantar memberikan tanggapan atas berbagai masukan, kritik, dan saran dari seluruh fraksi DPRD terkait capaian pembangunan daerah.

Menjawab pandangan Fraksi PAN, Pemko menjelaskan bahwa seluruh program dan kegiatan OPD telah dikoordinasikan untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai visi dan misi Wali Kota Pematangsiantar. Ke depan, optimalisasi program akan terus dilakukan melalui pemantauan berkala.

Terkait pandangan Fraksi Golkar Indonesia soal angka pengangguran 2025 sebesar 7,74 persen, Pemko menyebut telah melakukan berbagai langkah terintegrasi melalui perangkat daerah. Upaya itu berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 8 persen menjadi 7,74 persen. Bahkan, Pemko Pematangsiantar masuk nominasi regional Sumatera dalam kinerja penurunan pengangguran.

Pemerintah Kota juga menyampaikan telah mengusulkan Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagai langkah mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru.

Menjawab Fraksi Partai Demokrat, Pemko menegaskan komitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggali potensi pendapatan baru. Untuk pembangunan infrastruktur dan penataan kota, pemerintah berpedoman pada asas pemerataan pembangunan berbasis wilayah.

Sementara itu, atas pandangan Fraksi Nurani Keadilan, dijelaskan angka kemiskinan tahun 2025 turun menjadi 6,24 persen, sedangkan pengangguran turun menjadi 7,74 persen. Namun, kenaikan Gini Ratio akan menjadi perhatian serius pemerintah ke depan.

Terkait Ranperda RTRW dan tapal batas wilayah dengan Kabupaten Simalungun, Pemko telah melakukan koordinasi bersama Pemkab Simalungun.

Menjawab Fraksi Gerindra, Pemko memastikan koordinasi antar perangkat daerah serta peningkatan serapan anggaran akan menjadi perhatian serius, terutama program yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Sedangkan kepada Fraksi NasDem, dijelaskan indikator capaian kinerja LKPJ mengacu pada Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Pematangsiantar 2025-2029 dengan visi “Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras”.

Paripurna turut dihadiri Plh Sekda Dra Happy Oikumenis Daely, anggota DPRD, staf ahli, asisten, pimpinan OPD, serta para camat. (red/tam)