Bupati Toba Tekankan Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat

Toba - Lintas Publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba menegaskan komitmennya dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa dan Dana Kelurahan. Hal itu disampaikan Bupati Toba, Effendi Sintong P. Napitupulu, dalam kegiatan Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Labersa Hotel, Balige, Senin (27/10/2025).

BACA JUGA   Boru Batak, Polwan Aprilia Eka Putri Lumbantungkup Rebut Emas di Kickboxing World Cup 2025 Uzbekistan

Bupati Toba Tekankan Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat/ist

Bupati Effendi Sintong menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas kegiatan yang dinilai sangat strategis dalam memperkuat pemahaman kepala desa dan lurah di Kabupaten Toba mengenai tata kelola keuangan yang akuntabel. “Tak satu rupiah pun dari Dana Desa dan Dana Kelurahan yang tidak memberi manfaat kepada masyarakat,” tegas Bupati.

Pada tahun 2025, Kabupaten Toba menerima Dana Desa sebesar Rp173,25 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp86,35 miliar, dan Dana Kelurahan Rp2,6 miliar yang disalurkan ke 231 desa dan 13 kelurahan di 16 kecamatan. “Dana ini amanah rakyat yang harus dikelola secara hati-hati, terbuka, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Effendi Sintong menekankan, pengelolaan dana harus sejalan dengan visi Toba Mantap 2029—Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya, dan Berkelanjutan Pembangunannya. Menurutnya, Dana Desa harus mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat potensi lokal, dan meningkatkan pelayanan publik. “Namun, sebesar apa pun dana yang disalurkan akan sia-sia jika tidak dikelola dengan prinsip good governance,” tambahnya.

Dalam kegiatan itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Martin Manurung, turut hadir sebagai keynote speaker. Ia mengingatkan pentingnya pemahaman teknis agar tidak terjadi kesalahan administratif yang berujung pada temuan BPK. Martin mencontohkan kasus di Kecamatan Parmaksian, di mana niat baik kepala desa menyerahkan BLT kepada istri penerima justru dianggap pelanggaran karena tidak sesuai aturan.

Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, turut memberikan paparan mengenai jenis pemeriksaan BPK, termasuk pemeriksaan keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu.

Acara ditutup dengan penyerahan cenderamata dari Pemkab Toba kepada Martin Manurung dan Kepala BPK Sumut berupa ulos dan plakat sebagai simbol penghargaan dan kerja sama. (red/tam)