Rakor Hilirisasi Komoditas Perkebunan, Simalungun Komitmen Produk Andalan Daerah

Simalungun - Lintas Publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung percepatan program hilirisasi komoditas perkebunan prioritas nasional. Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI), Senin (22/9/2025), di Gedung F, Kantor Pusat Kementan, Jakarta Selatan.

Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementan RI, Senin (22/9/2025)./ist

Rakor ini diikuti oleh para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia. Kehadiran Bupati Simalungun menjadi wujud nyata dukungan daerah terhadap strategi nasional dalam mendorong nilai tambah sektor pertanian, khususnya komoditas unggulan perkebunan.

“Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, kami di daerah ingin memperkuat hilirisasi dari hulu ke hilir. Tujuannya agar para petani kita bisa merasakan manfaat nyata dari peningkatan nilai produk,” ujar Bupati Anton. 

Ia juga menekankan bahwa Kabupaten Simalungun memiliki potensi besar di sektor perkebunan dan siap menjadi bagian penting dalam rantai hilirisasi nasional.

Program hilirisasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai jual produk pertanian, namun juga mendorong terciptanya lapangan kerja baru, mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah pusat yang menargetkan kemandirian pangan dan pertanian berkelanjutan.

Dalam rakor, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan capaian signifikan pemerintahan dalam 11 bulan terakhir, termasuk peningkatan stok pangan tertinggi dalam 59 tahun, pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 10,52%, serta target swasembada beras pada tahun 2025. Ia juga menyoroti efektivitas 17 Instruksi Presiden (Inpres) yang diterbitkan selama periode tersebut, terutama Inpres tentang pupuk yang mempercepat distribusi langsung ke petani.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti posisi strategis Indonesia sebagai negara agraris yang besar dan subur. Ia menegaskan bahwa perhatian besar Presiden terhadap pertanian menuntut semua pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah untuk bersinergi dalam mendukung hilirisasi komoditas perkebunan.

Rakor ini menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, memperkuat kolaborasi antardaerah dan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan pertanian yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi. (red/t)