Presiden Prabowo Lantik Lima Menteri Baru, Tegaskan Komitmen Percepatan Kinerja Kabinet

Jakarta - Lintas Publik,  Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi melantik lima pejabat baru dalam struktur Kabinet Merah Putih, Senin (9/9/2025), di Istana Negara, Jakarta. Reshuffle ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan efektivitas kinerja dan pelayanan publik di periode 2024–2029.

Presiden Prabowo Lantik Lima Menteri Baru/ist

Pelantikan para pejabat ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Kabinet Merah Putih.

Berikut lima pejabat yang dilantik:

Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang telah menyelesaikan masa tugasnya.

Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, didampingi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah – formasi baru yang dibentuk untuk memperkuat tata kelola ibadah haji dan umrah secara transparan dan efisien.

Muktaruddin ditunjuk sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), lembaga yang berperan penting dalam melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Sementara itu, posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang sebelumnya dijabat oleh Dito Ariotedjo hingga kini belum diumumkan penggantinya. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa penunjukan Menpora yang baru masih dalam proses pertimbangan, mengingat pentingnya posisi tersebut dalam membina generasi muda dan prestasi olahraga nasional.

Disaksikan Tokoh Penting Negara

Prosesi pelantikan dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, pimpinan lembaga tinggi negara, serta keluarga dan kerabat para menteri dan pejabat yang dilantik. Suasana berlangsung khidmat, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menyusun ulang jajaran kabinet untuk menjawab tantangan nasional dan global.

Dengan dilakukannya reshuffle ini, publik berharap terjadi percepatan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas layanan di sektor keuangan, UKM, ibadah haji dan umrah, serta pelindungan pekerja migran. Pemerintah juga diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih responsif dan berpihak kepada kepentingan rakyat. (*/ts)