Sarang Burung Walet Ilegal dan Tiang Kabel Tidak Berizin Sorotan Rapat Paripurna DPRD Pematangsiantar

Siantar, Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar terkait penyampaian Nota Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, di Gedung Harungguan DPRD, Selasa (15/7/2025).

Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi./ist

Rapat dipimpin Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga SH, didampingi Wakil Ketua Frengki Boy Saragih ST, dan dihadiri jajaran Forkopimda, Sekda Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, anggota DPRD, pimpinan OPD, camat, serta undangan lainnya.

Dalam paparannya, Wali Kota apresiasi atas saran dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Ia menjawab sejumlah isu, mulai dari optimalisasi perencanaan program, penataan kabel optik, pengelolaan pasar, hingga peningkatan kualitas pendidikan.

Wesly menegaskan komitmen Pemko terhadap pengelolaan PAD secara profesional, penyelesaian persoalan TPA Tanjung Pinggir, serta langkah intervensi harga beras dan pengawasan pupuk bersubsidi. Ia juga memaparkan progres literasi dan numerasi siswa SD yang meningkat, serta kesiapan Pemko dalam percepatan pembangunan Pasar Horas pasca kebakaran.

"Pemko Pematangsiantar mengupayakan dan mengoptimalkan langkah konkret dengan mengacu pada indikator kinerja, standar biaya, dan tetap mengevaluasi kinerja OPD," katanya.

Terkait kinerja BUMD, Wesly menyebutkan masih terdapat tantangan dari sisi kesehatan keuangan perusahaan. Ia juga menegaskan pentingnya reward and punishment bagi ASN serta pengawasan terhadap sarang burung walet ilegal dan tiang kabel yang tidak berizin.

Wali Kota menyampaikan SILPA TA 2024 sebesar Rp108,8 miliar akibat tidak adanya P-APBD, yang akan dialokasikan dalam P-APBD TA 2025. Di akhir sambutannya, Wesly menegaskan komitmen Pemko mewujudkan Kota Pematangsiantar menjadi kota yang bersih, tertib, dan bebas narkoba. (red/t)