Bupati Humbahas Hadiri Sosialisasi Sekolah Rakyat Bersama Mensos di Medan

Doloksanggul - Lintas Publik,  Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr. Oloan P. Nababan, SH, MH, menghadiri kegiatan sosialisasi pembentukan Sekolah Rakyat yang digelar oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, pada Jumat, 11 April 2025. Turut mendampingi Bupati, Sekda Christison Rudianto Marbun, Kadis Sosial Frans Judika Pasaribu, serta Plt Kadis Pendidikan Martahan Panjaitan. 

Acara ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin, sejalan dengan program prioritas pemerintah pusat. Sebelumnya, Menteri Sosial dan Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution telah mengunjungi lokasi rencana Sekolah Rakyat di Tebingtinggi.

Dalam sambutannya, Gubernur Bobby menyampaikan bahwa 21 kabupaten/kota di Sumut telah mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat. Ia mengapresiasi perhatian khusus Presiden RI Prabowo Subianto, yang menjadikan Sumatera Utara sebagai salah satu daerah fokus program ini. Menurutnya, Sekolah Rakyat akan menjadi sarana penting untuk mengentaskan kemiskinan, memastikan seluruh anak — terutama dari keluarga prasejahtera — memperoleh kesempatan belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.

Ia juga berharap agar seluruh usulan pembangunan Sekolah Rakyat di 21 daerah dapat direalisasikan. Sementara itu, bagi daerah yang belum mengusulkan, kendalanya bukan karena tidak ingin, melainkan masih dalam proses pengadaan lahan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam penjelasannya menegaskan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Targetnya adalah setiap kabupaten/kota di Sumut memiliki sekolah ini. Adapun syarat lahan yang harus disediakan minimal 6 hektare, dan akan lebih baik jika luasnya melebihi itu. Program ini merupakan hasil kolaborasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sehingga dibutuhkan sinergi semua pihak.

Lebih lanjut, Mensos menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat bersifat gratis 100%. Seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung oleh negara, mulai dari pakaian seragam, makanan, hingga akomodasi asrama bagi para siswa. (red/t)