Bawaslu P.Siantar Belum Teken NPHD Karena Anggaran Kecil
LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Bawaslu Kota Pematangsiantar belum menandatangani
Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pematangsiantar Tahun 2020.
Pasalnya, Pemko Siantar hanya menyanggupi 4,477 Milyar dari 8 Milyar yang diajukan Bawaslu.
" Awalnya kan kita ajukan sebesar 13,6 Milyar, kemudian 10,6 Milyar, lalu turun menjadi 8,6 Milyar.Masa separuh lebih turun. Jelas tidak mencukupi, kecil kali lah itu,"kata Ketua Bawaslu Pematangsiantar, Syafii, Rabu (2/10/2019).
Terkait rendahnya anggaran Bawaslu Siantar, pihaknya akan berkordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. "Tahapankan sudah mulai jalan ini, kita takut terganggu," ujarnya.
Syafii mengatakan anggaran Pilkada Siantar tahun 2015 memang sebesar 3,6 Milyar. Hanya saja, pada saat itu honor panitia ad-hoc masih rendah berbeda dengan saat ini.
"Kan lebih tinggi untuk saat ini, kira-kira selisihnya sebesar 70%,"rincinya.
Dengan minimnya anggaran Pilkada untuk Bawaslu Siantar, Ia khawatir tahapan pilkada tidak berjalan dengan maksimal.
" Kalau segitu saja anggarannya, itu hanya untuk beberapa bulan. Kita memang bukan menolak, kita menerima tapi belum bisa memadai. Padahal sudah kita kalkulasi biaya selama setahun, namun jika hanya 4 Milyar itu hanya untuk beberapa bulan. Kecuali ada solusi lain dari Pemko Siantar, hal ini sudah kita sampaikan juga sama mereka namun sejauh ini belum ada juga,"ujarnya.
Diakuinya, pihaknya selalu berkordinasi dengan Pemko Siantar terkait anggaran Pilkada, hanya saja menjadi terganggu karena pergantian Sekda Siantar.
"Pembahasan sebelumnya, saat Sekda dijabat Budi Utari. Waktu itu, Budi utari sudah bisa menghitung angka anggaran kami dan sampaikan mempertimbangkan kenaikan anggaran untuk Bawaslu Siantar. Dari angka 4 Milyar, ia berjanji menaikkan lagi,"ucapnya sembari sampaikan anggaran di Pemilu Legislatif yang lalu pihaknya menerima 7 milyar lebih.
Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan ketika dikonfirmasi belum bisa berkomentar banyak.
"Kalau soal NPHD yang belum diteken Bawaslu Siantar belum bisa saya sikapi. Karena mereka belum kasih laporan,"kata Syafrida.
Terpisah, Ketua KPU Siantar Daniel Dolok Sibarani menuturkan pihaknya telah menandatangani NPHD kemarin, Selasa (1/10/2019) sekitar pukul 23.00 Wib.
" Anggaran kita sudah ditetapkan sebesar 21 Milyar, di tahun ini 1 Milyar, lalu nanti di 2020 sisanya 20 Milyar,"kata Daniel.
Penulis : franki
Editor : tagor
Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pematangsiantar Tahun 2020.
Pasalnya, Pemko Siantar hanya menyanggupi 4,477 Milyar dari 8 Milyar yang diajukan Bawaslu.
" Awalnya kan kita ajukan sebesar 13,6 Milyar, kemudian 10,6 Milyar, lalu turun menjadi 8,6 Milyar.Masa separuh lebih turun. Jelas tidak mencukupi, kecil kali lah itu,"kata Ketua Bawaslu Pematangsiantar, Syafii, Rabu (2/10/2019).
Terkait rendahnya anggaran Bawaslu Siantar, pihaknya akan berkordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. "Tahapankan sudah mulai jalan ini, kita takut terganggu," ujarnya.
Syafii mengatakan anggaran Pilkada Siantar tahun 2015 memang sebesar 3,6 Milyar. Hanya saja, pada saat itu honor panitia ad-hoc masih rendah berbeda dengan saat ini.
"Kan lebih tinggi untuk saat ini, kira-kira selisihnya sebesar 70%,"rincinya.
Dengan minimnya anggaran Pilkada untuk Bawaslu Siantar, Ia khawatir tahapan pilkada tidak berjalan dengan maksimal.
" Kalau segitu saja anggarannya, itu hanya untuk beberapa bulan. Kita memang bukan menolak, kita menerima tapi belum bisa memadai. Padahal sudah kita kalkulasi biaya selama setahun, namun jika hanya 4 Milyar itu hanya untuk beberapa bulan. Kecuali ada solusi lain dari Pemko Siantar, hal ini sudah kita sampaikan juga sama mereka namun sejauh ini belum ada juga,"ujarnya.
Diakuinya, pihaknya selalu berkordinasi dengan Pemko Siantar terkait anggaran Pilkada, hanya saja menjadi terganggu karena pergantian Sekda Siantar.
"Pembahasan sebelumnya, saat Sekda dijabat Budi Utari. Waktu itu, Budi utari sudah bisa menghitung angka anggaran kami dan sampaikan mempertimbangkan kenaikan anggaran untuk Bawaslu Siantar. Dari angka 4 Milyar, ia berjanji menaikkan lagi,"ucapnya sembari sampaikan anggaran di Pemilu Legislatif yang lalu pihaknya menerima 7 milyar lebih.
Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan ketika dikonfirmasi belum bisa berkomentar banyak.
"Kalau soal NPHD yang belum diteken Bawaslu Siantar belum bisa saya sikapi. Karena mereka belum kasih laporan,"kata Syafrida.
Terpisah, Ketua KPU Siantar Daniel Dolok Sibarani menuturkan pihaknya telah menandatangani NPHD kemarin, Selasa (1/10/2019) sekitar pukul 23.00 Wib.
" Anggaran kita sudah ditetapkan sebesar 21 Milyar, di tahun ini 1 Milyar, lalu nanti di 2020 sisanya 20 Milyar,"kata Daniel.
Penulis : franki
Editor : tagor
Tidak ada komentar