PKS dan Gerindra Tolak Kebijakan Anies
LINTAS PUBLIK - JAKARTA, Penolakan terhadap usulan Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang diusulkan Pemprov DKI untuk delapan BUMD bukan hanya datang dari fraksi partai oposisi Anies Baswedan. Sejumlah pimpinan fraksi partai koalisi, yakni PKS dan Gerindra juga menolak pencairan anggaran sebesar Rp11,7 triliun itu.
Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, sebagai perwakilan eksekutif sudah seharusnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengalokasikan anggaran dari Sisa Lebih Penghitungan APBD (SiLPA) 2017 sebesar Rp 13,1 triliun pada program yang berdampak langsung pada kepentingan warga, bukan PMD untuk delapan BUMD. “Memang idealnya untuk belanja modal dan hibah untuk penambahan subsidi di program KJP Plus misalnya,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/8/2018).
Atau paling tidak, pria yang akrab disapa Sani itu mendesak TAPD dapat mengklasifikasi BUMD yang tepat diberikan suntikan PMD. Dia mencontohkan, TAPD dapat memberikan PMD kepada BUMD bidang pangan yang hasil dari kerjanya dapat dirasakan langsung warga. Semisal PD. Pasar Jaya, PD. Dharma Jaya dan PT. Tjipinang Food Station. “Mereka-mereka itu relatif bisa diberikan,” terangnya.
Begitupun dengan penasehat Fraksi Partai Gerindra, Mohamad Taufik yang mengatakan usulan tersebut tak ubah sebagai upaya mempermalukan Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wagub DKI yang diawal kepemimpinannya menginginkan agar BUMD DKI mandiri. “Saya yakin enggak akan dikasih, masa malu-maluin saja,” ungkapnya.
Taufik yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta meyakini bahwa usulan tersebut ditolak meski saat ini sedang dimatangkan di tingkat komisi. Ia pun mengkritisi angka sebesar Rp 2,3 triliun sebagai penambahan untuk Jakarta Propertindo yang sebelumnya telah diberikan PMD sebesar Rp 2,2 triliun di awal tahun, pada APBD penetapan 2018.
“Kalau cuma mengharapkan APBD lebih baik tidak perlu ada manajemen yang katanya terbaik, hebat. Sudah ganti lagi dirutnya, masa baru duduk sudah minta PMD,” seloroh Ketua DPD Partai Gerindra DKI itu.
Meninjau Ulang
Dikonfirmasi terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa akan meninjau ulang kembali suntikan dana yang diusulkan anak buahnya di BUMD DKI. Pada kesempatan itu, ia memastikan bahwa BUMD di bidang apapun tidak layak mengandalkan peran pemerintah dalam hal ini meminta PMD ketika peruntukan anggarannya untuk kepentingan komersil.
“Jadi nanti detailnya dilihat. Tapi arahnya ada dua kegiatan yang sifatnya komersil dorongannya lebih kepada investasi, yang orientasi kegiatannya pada pembangunan memang fungsi yang biasa dilakukan pemerintah. Disitu baru kemudian menggunakan dana dari APBD,” paparnya.
Seperti diketahui dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan 2018 yang diusulkan TAPD kepada Banggar DPRD DKI Jakarta, PMD untuk delapan BUMD dialokasikan senilai Rp 11,749 triliun. Anggaran ini masuk ke dalam pos usulan pembiayaan. Masing-masing BUMD tersebut yakni, PT MRT Jakarta, PT. Jakarta Propertindo, PD. PAL Jaya, PD. Dharma Jaya, PT. Tjipinang Food Station, PD. Sarana Jaya, PD. Pasar Jaya dan PD. PAM Jaya.
Sumber : posk
Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, sebagai perwakilan eksekutif sudah seharusnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengalokasikan anggaran dari Sisa Lebih Penghitungan APBD (SiLPA) 2017 sebesar Rp 13,1 triliun pada program yang berdampak langsung pada kepentingan warga, bukan PMD untuk delapan BUMD. “Memang idealnya untuk belanja modal dan hibah untuk penambahan subsidi di program KJP Plus misalnya,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/8/2018).
 |
| M. Taufik dan Anies |
Begitupun dengan penasehat Fraksi Partai Gerindra, Mohamad Taufik yang mengatakan usulan tersebut tak ubah sebagai upaya mempermalukan Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wagub DKI yang diawal kepemimpinannya menginginkan agar BUMD DKI mandiri. “Saya yakin enggak akan dikasih, masa malu-maluin saja,” ungkapnya.
Taufik yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta meyakini bahwa usulan tersebut ditolak meski saat ini sedang dimatangkan di tingkat komisi. Ia pun mengkritisi angka sebesar Rp 2,3 triliun sebagai penambahan untuk Jakarta Propertindo yang sebelumnya telah diberikan PMD sebesar Rp 2,2 triliun di awal tahun, pada APBD penetapan 2018.
“Kalau cuma mengharapkan APBD lebih baik tidak perlu ada manajemen yang katanya terbaik, hebat. Sudah ganti lagi dirutnya, masa baru duduk sudah minta PMD,” seloroh Ketua DPD Partai Gerindra DKI itu.
Meninjau Ulang
Dikonfirmasi terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa akan meninjau ulang kembali suntikan dana yang diusulkan anak buahnya di BUMD DKI. Pada kesempatan itu, ia memastikan bahwa BUMD di bidang apapun tidak layak mengandalkan peran pemerintah dalam hal ini meminta PMD ketika peruntukan anggarannya untuk kepentingan komersil.
“Jadi nanti detailnya dilihat. Tapi arahnya ada dua kegiatan yang sifatnya komersil dorongannya lebih kepada investasi, yang orientasi kegiatannya pada pembangunan memang fungsi yang biasa dilakukan pemerintah. Disitu baru kemudian menggunakan dana dari APBD,” paparnya.
Seperti diketahui dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan 2018 yang diusulkan TAPD kepada Banggar DPRD DKI Jakarta, PMD untuk delapan BUMD dialokasikan senilai Rp 11,749 triliun. Anggaran ini masuk ke dalam pos usulan pembiayaan. Masing-masing BUMD tersebut yakni, PT MRT Jakarta, PT. Jakarta Propertindo, PD. PAL Jaya, PD. Dharma Jaya, PT. Tjipinang Food Station, PD. Sarana Jaya, PD. Pasar Jaya dan PD. PAM Jaya.
Sumber : posk
Tidak ada komentar