Cegah Korupsi, DPRD Siantar Adukan Tender Parkir ke Kejari
Frengki Boy : Penetapan HPS Patut Dicurigai
LINTAS PUBLIK-SIANTAR, "Pendawa Lima" komisi III DPRD Siantar yakni Hendra Pardede,Frans Bungaran,Frengki Boy Saragih,Oberlin Malau dan Kiswandi melaporkan tender parkir Tahun Anggaran (TA) 2016 ke Kejaksaan Negeri Siantar.
Sebab,mereka menilai ada kejanggalan dalam tender tersebut, sehingga dengan kehadiran kejaksaan,upaya pencegahan korupsi itu ada.
"Kita laporkan,karena dalam rekomendasi RDP Dishub dengan Komisi III bahwa PPKnya tidak capable (tidak berkualias),"ucap Frengki Boy Saragih,anggota Komisi III DPRD Siantar,Senin (4/4/2016).
Hal-hal yang menunjukkan tidak capable seorang PPK,kata Frengki bahwa PPKnya kebanyakan berucap tidak tahu,tidak membuat dokumen penawaran beserta HPS (Harga Perkiraan Sendiri).
"Berdasarkan HPS yang ada di LPSE itukan Rp.1,88 Milyar,sementara berdasarkan hasil tera konsultan Rp 11.650.000 per hari. Dan bila ditotal HPS konsultan ini bisa mencapai Rp 4 Milyar.Terdapat selisih jauh antara HPS yang Dishub buat dengan konsultan,"ucap Frengki Boy.
Ditambahkan Frengki,pada tahun sebelumnya tender parkir berjumlah Rp 1,7 Milyar dengan jumlah 80 titik parkir.Sementara ini ada kenaikan 50 titik parkir sehingga berjumlah 130 titik parkir.
"Masa titik parkir sudah bertambah,HPSnya tidak beda jauh dengan tahun lalu,"ujar Frengki heran.
"Rohnya pelaporan kita,jangan terjadi indikasi korupsi terhadap retribusi parkir tepi jalan umum yang akan dipihak ketigakan,"tambahnya seraya tender parkir agar ditinjau ulang mengingat ini harus ditangani secara profesionalisme dan HPSnya juga harus cermat dihitung bukan kirka-kirka saja.
Dikonfirmasi terpisah,Kasipidsus Ondo MP Purba,SH MH mengatakan akan mempelajari dulu pengaduan komisi III DPRD Siantar tersebut.
"Kita telaah dulu,bila ada indikasi korupsi,maka kejaksaan akan menindak lanjuti,"ucap Ondo singkat.
Penulis : franki
Editor : tagor
LINTAS PUBLIK-SIANTAR, "Pendawa Lima" komisi III DPRD Siantar yakni Hendra Pardede,Frans Bungaran,Frengki Boy Saragih,Oberlin Malau dan Kiswandi melaporkan tender parkir Tahun Anggaran (TA) 2016 ke Kejaksaan Negeri Siantar.
Sebab,mereka menilai ada kejanggalan dalam tender tersebut, sehingga dengan kehadiran kejaksaan,upaya pencegahan korupsi itu ada.
 |
| Parkir di jalan Vihara Pematangsiantar. |
Hal-hal yang menunjukkan tidak capable seorang PPK,kata Frengki bahwa PPKnya kebanyakan berucap tidak tahu,tidak membuat dokumen penawaran beserta HPS (Harga Perkiraan Sendiri).
"Berdasarkan HPS yang ada di LPSE itukan Rp.1,88 Milyar,sementara berdasarkan hasil tera konsultan Rp 11.650.000 per hari. Dan bila ditotal HPS konsultan ini bisa mencapai Rp 4 Milyar.Terdapat selisih jauh antara HPS yang Dishub buat dengan konsultan,"ucap Frengki Boy.
Ditambahkan Frengki,pada tahun sebelumnya tender parkir berjumlah Rp 1,7 Milyar dengan jumlah 80 titik parkir.Sementara ini ada kenaikan 50 titik parkir sehingga berjumlah 130 titik parkir.
"Masa titik parkir sudah bertambah,HPSnya tidak beda jauh dengan tahun lalu,"ujar Frengki heran.
"Rohnya pelaporan kita,jangan terjadi indikasi korupsi terhadap retribusi parkir tepi jalan umum yang akan dipihak ketigakan,"tambahnya seraya tender parkir agar ditinjau ulang mengingat ini harus ditangani secara profesionalisme dan HPSnya juga harus cermat dihitung bukan kirka-kirka saja.
Dikonfirmasi terpisah,Kasipidsus Ondo MP Purba,SH MH mengatakan akan mempelajari dulu pengaduan komisi III DPRD Siantar tersebut.
"Kita telaah dulu,bila ada indikasi korupsi,maka kejaksaan akan menindak lanjuti,"ucap Ondo singkat.
Penulis : franki
Editor : tagor
Tidak ada komentar