Perempuan Harus Mampu Menolak Money Politik

LINTAS PUBLIK-SIANTAR, Dalam momentum Pilkada serentak pada 9 Desember nanti, kaum perempuan khususnya perempuan se kota pematangsiantar harus mampu menolak praktek money politik.

Hal tersebut didengungkan dalam  seminar sekaligus dialog publik yang di selenggarakan salah satu  organisasi perempuan yakni Aksi Perempuan Indonesia Kartini (Api Kartini ) Kota pematangsiantar di aula fakultas hukum universitas simalungun pada Senin (12/10/2015).

Dengan tema "Perempuan dalam Politik" API KARTINI sebagai penyelenggara acara,mengemas acara dengan menghadirkan pembicara yakni Tiarma Intan Marpaung,M.Pd dari akademisi, Hotmaulina Malau dari anggota komis I DPRD Pematangsiantar dan Ruthika Larni Tampubolon, SPd selaku Ketua Api Kartini Pematangsiantar.

Ketiga pembicara menyampaikan beragam persoalan yang dihadapi kaum perempuan saat ini. Mulai akar penindasan perempuan yang digambarkan lewat histori,masa komunal primitif,yang dimana peranan perempuan dan laki laki setara. Namun seiring perubahan waktu,era ketika munculnya alat produksi, saat itu pula posisi perempuan terdiskreditkan hingga saat ini.

" Saat ini kondisi kaum perempuan menjadi domestik serta konsumeristik. Lain lagi bentuk-bentuk eksploitasi,yang mana eksploitasi tersebut tanpa disadari perempuan,hal itu merupakan penindasan,misalnya pada iklan mobil,yang dipertunjukkan pula lekukan tubuh perempuan,sadar atau tidak itu gambaran bahwa kondisi perempuan kini jadi objek empuk kapitalis,"ujar Ruthika,menggambarkan histori penindasan perempuan.

Selain menggambarkan kondisi eksploitasi perempuan yang dihadapi kaum perempuan saat ini, Ketua API Kartini Kota Pematangsiantar ini juga banyak menjelaskan soal kesetaraan gender.

Persoalan kaum perempuan saat ini tidak ada habis habisnya untuk dibahas,mulai dari kesetaraan gender,haknya dalam politik,sosial dan juga budaya.

Tiarma Intan Marpaung, M.Pd dalam materinya, menyampaikan saat ini kesempatan perempuan dalam kancah perpolitikan cukup terbuka lebar. Seperti produk Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan dewan perwakilan rakyat. Hal tersebut menempatkan posisi perempuan mendapatkan hak nya secara demokratis. Namun kenyataannya posisi perempuan masih minim dalam partisipasinya berpolitik.

Minimnya partisipasi politik perempuan tidak lepas dari kendala-kendala yang dialami kaum perempuan sendiri. Menurut Tiarma, yang merupakan dosen prodi Bahasa Inggris itu, akses seperti berpolitik dan pendidikan sangat sedikit bagi perempuan.

" Minimnya keterlibatan perempuan dalam politik diakibatkan beberapa kendala seperti rendahnya akses politik dan pendidikan. Pendidikan menjadi sarana perempuan berpolitik,jadi masih banyak perempuan saat ini minim dalam mengenyam pendidikan sampai ke tingkat akademik,lain lagi dukungan partai atau organisasi untuk akses perempuan berpolitik," jelasnya.

Sementara makna politik bagi perempuan menurutnya, merupakan proses pengambilan keputusan. Politik juga berlangsung dalam kehidupan sehari. Manfaat perempuan berpolitik bisa membawa isu perempuan dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat. Dan momentum pilkada serentak tahun ini menjadi keputusan bagi perempuan menentukan masa depannya.

“ Pada pilkada ini, empat Calon Walikota Pematangsiantar semuanya calon laki laki tidak ada perempuan,tidak bisa dipungkiri partisipasi perempuan masih rendah di kota Siantar. Momentum pilkada serentak menjadi keputusan bagi perempuan. Maka kepada perempuan pilkada ini harus menjadi kesempatan dalam mengambil  keputusan. Memlih bukan menentukan siapa,tapi memilih menjadi penentuan masa depan, oleh sebab itu perempuan harus menolak praktek  money politik," sebut Tiarma.

Perwakilan komisi I DPRD Kota Pematangsiatar, Hotmaulina Malau mengatakan pihaknya siap menerima aspirasi kaum perempuan. Dirinya menekankan pentingnya organisasi perempuan sebagai gawean untuk menyuarakan aspirasi kaum perempuan di Kota Siantar. Pada momentum pilkada serentak tahun ini,peran organisasi perempuan sangat penting sebagi motor menyuarakan tolak money politik.

“Dari legislatif, saya sangat berharap kaum perempuan yang harus menggaungkan wacana tidak mau lagi bicara soal money politik  perempuan harus pintar memilih,"tambahnya

Sebagai kesimpulan dalam acara tersebut API KARTINI Pematangsiantar akan menjadi corong aspirasi kaum perempuan serta bersedia untuk tanggap soal isu-isu perempuan, khususnya pada momentum pilkada nanti.

“ Setelah acara ini, API KARTINI akan bekerja untuk menyuarakan penolakan atas money politik. Menjadi motor menyuarakan aspirasi perempuan nantinya,” ujar Ruthika saat ditemui  disela sela akhir acara.

Sebagai acara penutup kaum perempuan yang tergabung dalam  API KARTINI Pematangsiantar  memberikan aspirasinya lewat penyampaian lagu dan puisi.



Penulis ; franki Editor : tagor