BEMU USI Soroti Punguan Liar, dan Pendirian Universitas Negeri

LINTAS PUBLIK - SIANTAR, Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU) Universitas Simalungun (USI) mendatangi Pemko Pematangsiantar,dengan maksud melakukan audiensi sekaligus perkenalan pengurus baru periode 2015-2016 yang baru dilantik.

Kedatangan pengurus BEMU ini diterima oleh Asisten II Sekretariat Daerah, Drs M.Akhir Harahap didampingi Plt Kabag Humas, Jalatua Hasugian.

Dalam pertemuan dan dialog yang berlangsung di Balai Kota ini, Ketua BEMU-USI, Million Bangun didampingi Sekretaris Satria Candra Tambunan serta pengurus lainnya, meminta Pemko Pematangsiantar untuk segera menuntaskan berbagai persoalan yang selama ini masih tertinggal, terutama masalah lahan 573 Ha di Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba, serta desakan untuk mendirikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Pematangsiantar.

Selebihnya, para mahasiswa lintas fakultas ini juga meminta kepada Pemko Pematangsiantar untuk memberantas pungutuan liar terhadap pedagang di Pasar Dwikora yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota salah satu organisasi kepemudaan, menertibkan becak bermotor, parkir liar yang menggunakan trotoar, penataan pedagang di lokasi-lokasi yang tidak pada tempatnya, serta percepatan perbaikan jalan-jalan yang rusak.

“Selain itu, kami juga meminta kepada Pemko Pematangsiantar untuk menertibkan kafe-kafe sepanjang jalan menuju Terminal Tanjungpinggir serta balapan liar yang mengganggu pengguna jalan di sekitar terminal. Kami juga mempertanyakan mengapa terminal tersebut tak difungsikan hingga saat ini,”ujar Milion Bangun yang diamini rekan-rekannya, Selasa (11/08/20155) di Balaikota Pematangsiantar

Kepada para mahasiswa, Asisten II M.Akhir Harahap mengapresiasi kritikan, saran dan masukan yang disampaikan pengurus BEMU-USI. Apalagi, hal-hal yang didesak untuk segera dituntaskan merupakan persoalan umum yang menyangkut kepentingan masyarakat.

“Kami sangat berterimakasih atas masukan yang disampaikan adik-adik mahasiswa dan kami akan mencoba menyelesaikannya semua namun harus kita kerjakan dari hal yang prioritas lebih dulu. Tak mungkin semuanya bisa dikerjakan sekaligus dalam waktu yang bersamaan,”ucapnya

Dijelaskan bahwa, hingga saat ini, lahan Tanjung Pinggir belum menjadi asset Pemko Pematangsiantar meski sudah diproses selama bertahun-tahun. Karena itulah, lahan seluas 573 ha tersebut, belum dapat dikelola secara teknis.

“Kita berharap, agar secepatnya proses pengalihan lahan tersebut bisa dituntaskan,”ujarnya.

Menyangkut tentang pendirian PTN, pejabat senior Pemko Pematangsiantar ini mengakui rencana tersebut sudah sejak lama ada. Tetapi mengingat ketentuan penyediaan lahan dan urusan teknis lainnya, hingga saat ini rencana mendirikan PTN belum bisa teraliasasi. “Kita semua berharap agar masalah Tanjung Pinggir segera tuntas sehingga sebagian lahannya bisa dimanfaatkan untuk rencana pendirian PTN dan fasilitas publik lainnya. Apalagi di sekitar lahan tersebut sudah ada rencana pembangunan jalan lingkar luar Kota Pematangsiantar,”tutupnya.

Penulis             : franki
Editor               : tagor