Anggota TNI di OKU “Dikandangkan”

LINTAS PUBLIK-PALEMBANG, Aktivitas Kota Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Jumat (8/3) pagi, mulai normal kembali pascapenyerbuan dan pembakaran Mapolres setempat, Kamis (7/3). Sebelumnya, banyak warga takut ke luar rumah, bank menghentikan pelayanan nasabah, dan pemilik pertokoan menutup kegiatan bisnisnya.

dok/ant

"Hari ini, aktivitas warga mulai normal. Begitu pula, kegiatan perbankan dan semua pertokoan sudah mulai buka kembali," ujar dosen Universitas Baturaja Dora Fatma Nurshanti, Jumat pagi.

Menurutnya, warga mulai berani melakukan berbagai aktivitas seperti biasanya setelah melihat perkembangan kondisi keamanan tidak semakin buruk pascapenyerangan dan pembakaran Mapolres OKU oleh sekelompok anggota Batalion Artileri Medan (Armed) 15/Kodam II Sriwijaya.

Bahkan, tadi pagi Gubernur Alex Noerdin menggelar apel bersama TNI-Polri di OKU. Sementara itu, Tim Investigasi baik dari TNI maupun Polri masih mencari penyebab kejadian tersebut. Anggota TNI di OKU dilarang keluar dari markas hingga kondisi benar-benar membaik.

Untuk pengamanan, aparat Kodam II Sriwijaya dan Polda Sumsel masih disiagakan di lokasi kejadian. Dari Polda, diturunkan 400 personel Brimob yang langsung di bawah komando Dansat Brimob Kombes Adeni Mohan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul kepada SH, Jumat pagi ini menyatakan, situasi saat ini telah kondusif pascaperistiwa penyerbuan dan pembakaran Mapolres OKU, Kamis pagi.

"Situasi sudah kondusif. Tadi pagi di OKU sudah ada apel bersama TNI-Polri dipimpin gubernur. Saya yakin suasana akan lebih kondusif. Jangan lagi ada yang terprovokasi," tuturnya.

TNI menurutnya sampai saat ini masih mencari penyebab di balik peristiwa tragis tersebut, termasuk penggerak aksi unjuk rasa di Mapolres OKU.

Senada dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, Kapuspen TNI memastikan anggota TNI yang terbukti melakukan kesalahan dalam insiden berdarah itu akan ditindak tegas. "Tim investigasi baru tiba kemarin sore. Ada harapan Komisi I DPR juga untuk melakukan bersama-sama. Pasti akan kita sampaikan hasil investigasinya," ujarnya.

Ia mengatakan, sebagai antisipasi terjadinya aksi balas dendam, TNI telah melarang anggotanya di OKU untuk keluar Kesatriaan (markas-red) hingga situasi dinyatakan telah benar-benar kondusif. TNI dan Polri juga telah sepakat merenovasi bangunan Mapolres OKU yang hancur. Hal itu sesuai instruksi Menko Polhukam Djoko Suyanto.

Disinggung mengenai aksi yang mencoreng TNI, khususnya AD, Kapuspen TNI menyayangkan peristiwa yang mengakibatkan korban luka dan hancurnya bangunan pemerintahan tersebut. Namun, ia meminta permasalahan juga harus dilihat dari akarnya.

Seperti peristiwa kemarin, menurutnya pemicu disebabkan peristiwa penembakan yang mengakibatkan anggota TNI meninggal dunia. Iskandar berharap Polri lebih bijak dalam melakukan tindakan sehingga tidak ada peristiwa penembakan yang terulang.

Ia menambahkan, pihaknya akan membantu Polri untuk mencari 16 tahanan di Mapolres OKU yang kabur akibat kejadian itu. "Tentunya kalau polisi meminta bantuan, TNI siap bantu untuk kembalikan tahanan yang kabur akibat peristiwa itu," tuturnya.

Komentar DPR

Insiden di Mapolres OKU ditanggapi beragam kalangan anggota DPR. Anggota DPR Fraksi Hanura, Susaningtyas Kertopati kepada SH, pagi ini, mendesak pemerintah tidak hanya bersikap kasuistis dalam menyikapi tindakan 95 personel TNI yang melakukan perusakan dan pembakaran Mapolres OKU. “Pemerintah sudah saatnya memperbaiki sistem kelembagaan yang ada sehingga tak ada dominasi di antara kedua belah pihak," ujarnya.

Susaningtyas mengungkapkan, masalah yang terjadi di OKU sudah merupakan mata rantai adanya permasalahan di antara kedua institusi itu. Dominasi salah satu lembaga membuat lembaga lainnya merasa seperti dianak-tirikan.

TB Hasanuddin yang mewakili Fraksi PDI Perjuangan di Komisi I berharap bentrokan antara TNI dengan Polri di OKU jangan dianggap sepele. Kasus ini, menurutnya, merupakan puncak dari fenomena gunung es yang terlihat dan mencuat. Baginya, yang muncul ke permukaan hanyalah manifestasi dari persoalan yang lebih besar dan senantiasa disangkal.

"Seolah-olah cuma kenakalan prajurit di lapangan atau kenakalan anak-anak muda semata. Ini bukan sekadar persoalan psiko-politik antara 'kakak tua dan adik bungsu' di mana dipersepsikan sebagai adik bungsu yang setelah era reformasi petentang-petenteng sok jagoan (hampir semua kasus bentrokan antara TNI vs Polri berawal dari persoalan lalu lintas, timbul ketegangan dan kemudian Polri membuka tembakan)," ucapnya.

Ketua DPD Irman Gusman seusai menghadiri Pengukuhan Kepengurusan Ormas DPP Perindo di Auditorium MNC Tower, Jakarta, Kamis siang, menilai konflik yang masih terjadi antara TNI dan Polri tak lepas dari masih adanya kecemburuan struktural pascareformasi.

Ia menjelaskan, dalam melakukan reformasinya TNI saat ini telah berada di bawah sipil, dalam hal ini Kementerian Pertahanan. Sementara itu, Polri hingga kini masih di bawah langsung presiden. Hal ini menurutnya membuat adanya kecemburuan, hingga akhirnya legislatif memunculkan usulan Polri dibawahi Kementerian Dalam Negeri.

"Mungkin ada kecemburuan. Kalau TNI di bawah sipil di bawah Kemenhan. Di Senayan, Polri juga ingin di bawah sipil di bawah Kementerian Dalam Negeri atau Kehakiman. Perlu kesadaran kolektif bahwa Polri harus di bawah sipil," ujarnya.

Pengamat militer Atmadji Sumarkidjo mengatakan pemisahan tentara dan polisi dari institusi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ialah awal ketegangan. Tentara yang pada masa lalu mempunyai banyak kewenangan tiba-tiba hanya diserahi masalah pertahanan menghadapi musuh negara saja. Sementara itu, wewenang keamanan menjadi milik Polri.

Akibatnya timbul kecemburuan, termasuk dalam masalah ekonomi. Wewenang yang dimiliki polisi tidak dipungkiri membuat anggota di kepolisian bisa lebih sejahtera secara ekonomi. “Sementara itu, tentara nggak bisa ikut cawe-cawe lagi,” tuturnya.

Kecemburuan ini terjadi sampai ke level bawah. Karena itu bisa terjadi ada sekitar 90 tentara keluar dari markasnya untuk menyerang kantor polisi. “Tidak mungkin pemimpin peleton, kompi atau batalion tidak mengetahui adanya pergerakan sebanyak itu. Mereka mungkin tidak memerintahkan, minimal mengetahui tetapi mendiamkan saja,” katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan persnya di Budapest, Kamis petang waktu setempat, menginstruksikan penyelesaian segera insiden pembakaran Mapolres OKU, Sumsel agar peristiwa itu tidak melebar. "Cegahlah yang seperti itu, segera atasi, konsolidasi dan jangan sampai melebar," ujarnya.

Presiden telah berkomunikasi langsung dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo terkait konflik antara anggota Polri dan prajurit TNI itu. "Saya tahu Panglima TNI, Kapolri, dan Pangdam telah bekerja (untuk menyelesaikan insiden itu-red)," katanya. SBY juga meminta semua pihak bisa menahan diri dan menyebut insiden itu sebagai "contoh yang kurang baik".
Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Suhardi Alius di Jakarta, Kamis siang mengatakan, penyerangan dan pembakaran Mapolres Ogan Komering Ulu, Baturaja, Sumatera Selatan itu mengakibatkan empat anggota polisi mengalami luka tusuk.

Kepala Bidang Humas Polda Sumsel, AKBP Djarot Podakova secara terpisah, juga membantah ada korban tewas. “Dipastikan tidak ada korban tewas,” ujarnya. Penegasan ini sekaligus koreksi atas pemberitaan koran ini yang sebelumnya menyebutkan empat polisi tewas dalam kejadian tersebut.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo menegaskan komandan harus memahami kondisi psikologis anak buahnya untuk mencegah terjadinya tindakan anarkistis atau brutal yang dilakukan anggota TNI.

Ia meyakinkan akan menghukum anggota yang terlibat dalam peristiwa penyerangan yang terjadi Kamis pagi di Sumatera Selatan, di mana sejumlah anggota Armen 15 Kodam II Sriwijaya melakukan pembakaran Polres Ogan Komering Ulu.

Kronologis Kejadian

Penyerbuan Mapolres OKU di Baturaja oleh anggota Yon Armed 76/15 Tarik ternyata bertepatan dengan peringatan 40 hari tewasnya korban Pratu Heru; juga setelah pasukan BKO dari Kodim dan CPM habis masa tugasnya di Mapolres OKU pascapenembakan Pratu Heru.

Almarhum Pratu Heru Oktavianus, anggota Yon Armed, tewas ditembak oleh anggota Polres OKU Brigadir Wijaya pada Minggu 27 Januari lalu dalam sebuah insiden. Terkait kasus inilah sedikitnya 95 anggota TNI dari Yon Armed diduga menyerbu Mapolres OKU.

Data terakhir menyebutkan, puluhan sepeda dan tujuh mobil terbakar, Mapolres tak bersisa, kecuali Musala Alikhlas di samping Satlantas dan gedung serbaguna. Termasuk alat simulator SIM yang belum sempat digunakan juga ikut rusak.

Korban luka, dua di antaranya mengalami luka cukup parah yakni seorang perwira menengah, Kompol Ridwan dan Aiptu Marbawi. Ridwan mengalami luka tusuk dan bacok serta lebam. Sementara itu, Marbawi luka tusuk dan lebam.

Kedua korban kritis ini kini dirawat di Palembang setelah dievakuasi menggunakan helikopter dari Baturaja, Kamis sore. Kompol Ridwan sempat dibawa ke RS Bhayangkara dan terakhir dirawat di RS Siti Khodijah. Kondisinya sudah membaik.

Marbawi tetap dirawat di RS Bhayangkara. Korban lainnya yang mengalami luk-luka, Briptu Berlin Mandala, Aipda Solahudin, Edy M, Dansubdenpom 4 Baturaja Kapten CPM Nuri, Koptu CPM Rudi K, dan Praka Hendra.SH/T